Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Selasa menginformasikan bahwa realisasi belanja pemerintah dalam anggaran negara 2023 dioptimalkan untuk sektor pendidikan dan perlindungan sosial.
“Prioritas belanja pendidikan diberikan untuk penyediaan bantuan operasional bagi institusi pendidikan tinggi atau BOPTS,” katanya di Kompleks Parlemen di Jakarta.
Dia mengatakan hal tersebut saat memberikan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.
Dia menambahkan bahwa dalam sektor perlindungan sosial, belanja diprioritaskan untuk penyediaan bantuan tunai El Nino dan program Kartu Prakerja.
Selain BOPTS, anggaran untuk sektor pendidikan digunakan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar yang menyasar 18,1 juta siswa dan Program Perguruan Tinggi Indonesia Pintar untuk 916.827 mahasiswa perguruan tinggi, katanya.
Anggaran juga digunakan untuk memberikan tunjangan profesi kepada 2,2 juta guru non-PNS dan insentif kepada 348,9 ribu guru dan kepala sekolah non-PNS.
Di bidang perlindungan sosial, bantuan tunai El Nino diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat, sementara penerima manfaat Kartu Prakerja mencapai 1,1 juta.
Selain pendidikan dan perlindungan sosial, realisasi belanja Anggaran Negara 2023 juga dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan, kata menteri.
“Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor ketahanan pangan,” katanya.
Indrawati mencatat bahwa pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk membantu petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Dukungan tersebut mencakup pemberian subsidi pupuk dan program bantuan bibit unggul langsung.
Pemerintah juga telah membangun fasilitas produksi, bendungan, dan saluran irigasi untuk memastikan ketersediaan air selama musim kemarau dan El Nino.
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah juga menawarkan pembiayaan dengan bunga rendah dan subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp2,6 triliun untuk memastikan akses modal bagi petani.