Pada prinsipnya, kami hanya akan mengeluarkan sertifikat setelah sebidang tanah dinyatakan bersih dan jelas, sehingga tanah tersebut dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek di IKN. Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk segera mengamankan 2.086 hektar tanah dengan status yang tidak jelas untuk ibu kota baru nasional (IKN) Nusantara.
Setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu, AHY mengungkapkan bahwa Presiden Widodo telah meminta agar dia mengambil pendekatan yang paling tepat untuk mengamankan tanah tersebut sehingga pembangunan IKN tidak merugikan masyarakat setempat.
“Kami bertujuan untuk percepatan, namun kami tidak boleh mengambil langkah sembarangan. Dengan mengambil pendekatan yang manusiawi, saya yakin kita akan berhasil menjalankan semua tahapan (pembangunan) dan mencegah timbulnya masalah di masa depan,” kata AHY kepada wartawan.
Ia mencatat bahwa pemerintah perlu menerapkan “skema dampak sosial,” termasuk dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat setempat, untuk secara sah mengamankan beberapa sebidang tanah di Nusantara.
Sebidang tanah yang menjadi prioritas untuk dibersihkan termasuk area seluas 2,75 hektar yang terdiri dari 22 sebidang yang dialokasikan untuk Fasilitas Pengendalian Banjir Sepaku dan area seluas 44,6 hektar yang terdiri dari 48 sebidang di mana dua segmen jalan tol akan dibangun.
Menteri itu menegaskan bahwa isu status tanah tidak menghambat pembangunan ibu kota masa depan Indonesia.
Beliau memastikan bahwa kementeriannya siap memberikan dukungan penuh kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk menyiapkan tanah dan mengelola tata ruang.
“Pada prinsipnya, kami hanya akan mengeluarkan sertifikat setelah sebidang tanah dinyatakan bersih dan jelas, sehingga tanah tersebut dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek di IKN,” katanya.
Pembayaran kompensasi tanah di IKN dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Negara Kementerian Keuangan (LMAN).
Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemerintah telah menyelesaikan sembilan rencana tata ruang rinci dan 10 dari 21 paket pengadaan tanah.
Berita terkait: Nusantara akan memiliki kantor tanah khusus untuk dukungan birokrasi
Berita terkait: Nusantara kombinasi kota hijau, pintar, dan spons: Menteri
Penerjemah: Yashinta Difa, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2024