Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) akan mempertahankan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp8 triliun. Anggaran ini utamanya akan mendanai proyek-proyek infrastruktur digital yang sedang berjalan dan biaya operasional pokok, ujar seorang pejabat senior pada Jumat (27/9).
Sekretaris Jenderal Kementerian, Ismail, menyatakan anggaran ini sangat penting untuk mendukung kontrak jangka panjang yang ditangani Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), termasuk Palapa Ring, satelit SATRIA-1, dan perawatan menara BTS.
Dana tersebut juga akan mencakup gaji pegawai dan operasional kantor sehari-hari.
Ismail mengingatkan bahwa alokasi Rp8 triliun ini menyisakan sangat sedikit ruang untuk inisiatif baru. Sebagai contoh, Pusat Data Nasional di Cikarang masih kekurangan pendanaan untuk kebutuhan infrastrukturnya.
Meski begitu, dia berjanji akan menggunakan anggaran secara efisien dengan memotong pos-pos yang tidak esensial, seperti pengeluaran untuk kendaraan dinas, perjalanan dinas yang tidak perlu, dan rapat tatap muka.
“Beberapa unit masih memerlukan perjalanan, khususnya untuk tugas seperti memonitor frekuensi radio di daerah terpencil. Untuk itu, kami akan alokasikan dana yang diperlukan,” ujarnya.
Pagu anggaran yang tidak berubah ini telah disepakati dalam rapat tertutup dengan DPR pada 15 September, meski sebelumnya kementerian meminta tambahan Rp12,6 triliun untuk memenuhi total kebutuhan proyeksi 2026 sebesar Rp20,3 triliun.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menyatakan kementerian menghormati keputusan Badan Anggaran DPR (Banggar) dan akan menyesuaikan prioritasnya.
“Kami akan menyelaraskan ulang program-program kami untuk memastikan bahwa agenda presiden dan kementerian tetap dapat dijalankan secara efektif,” katanya.
Kementerian mendapat tekanan untuk menjaga momentum transformasi digital sambil mengelola disiplin fiskal di tengah tuntutan infrastruktur dan keamanan siber yang terus bertumbuh.