Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun (USD 1,25 miliar) kepada BPJS Kesehatan untuk menutupi kekurangan pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
“Alokasi ini sesuai dengan komitmen Presiden,” kata Sadewa setelah rapat dengan BPJS Kesehatan pada hari Rabu.
Namun, Menteri mengingatkan BPJS Kesehatan untuk memperbaiki tata kelola mereka, guna mencegah masalah anggaran di masa depan. Salah satunya adalah dengan meninjau ulang peraturan-peraturan yang sudah kedaluwarsa.
Misalnya, ada peraturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit untuk menyediakan sejumlah ventilator. Sadewa mengatakan kebijakan itu seharusnya sudah direvisi, karena pandemi COVID-19 sudah berakhir.
“Rumah sakit sudah membelinya, jadi setiap pasien diarahkan untuk pakai mesin itu, yang menyebabkan klaim BPJS melonjak. Makanya saya minta mereka memprioritaskan: alat apa yang harus dibeli dan apa yang tidak perlu dibeli,” jelasnya.
Dia mengingatkan BPJS Kesehatan untuk melibatkan ahli kesehatan dalam evaluasi semacam itu, agar peraturan yang direvisi tetap menjamin layanan kesehatan yang tepat.
Menteri juga mendorong Badan tersebut untuk mengoptimalkan sistem informasi dan teknologinya. Sadewa mengungkapkan bahwa BPJS Kesehatan mempekerjakan sekitar 200 orang di divisi IT-nya.
“Itu kan seperti perusahaan komputer sendiri, yang sangat besar. Saya bilang ke mereka untuk membuatnya lebih efisien dengan integrasi semua sistem IT di seluruh Indonesia dan memanfaatkan AI,” ujarnya.
Dia yakin bahwa integrasi teknologi dapat secara efektif mengidentifikasi masalah kesehatan, seperti kesulitan dalam klaim asuransi.
“Ya, saya harap dalam waktu enam bulan, (integrasi IT) sudah berjalan. Mereka bilang bisa. Jika berhasil, BPJS kita bisa menjadi sistem IT rumah sakit terbesar dan terbaik di dunia,” katanya.
Dia memastikan tidak ada sanksi yang akan diberikan jika BPJS tidak bisa memenuhi harapan tersebut. Tapi, dia masih berharap BPJS Kesehatan dapat mengejar perbaikan, mengingat peran vitalnya dalam menyelamatkan banyak nyawa.
Dia berujar, “Saya lihat banyak masyarakat tidak mampu bisa menjalani operasi yang mahal. Saya sangat terkejut mendengarnya. Kalau itu untuk kebaikan, kita lanjutkan. Kenapa tidak?”
Berita terkait: Pemerintah hanya akan naikkan iuran BPJS saat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen: Menteri
Berita terkait: Pemeriksaan kesehatan gratis pelengkap BPJS Kesehatan untuk pencegahan: Menteri
*Penerjemah: Imamatul Silfia, Mecca Yumna
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025*