Sabtu, 11 Oktober 2025 – 14:32 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, membeberkan alasan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun 2026 bakal dipangkas. Menurutnya, hal ini dikarenakan pendapatan negara atau kondisi fiskal tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Namun, di sisi lain, belanja negara justru terus bertambah.
"Begini, karena fiskal kita, pendapatan negara kita, angkanya tidak naik secara signifikan. Sementara belanja kita, belanja negara kita malah bertambah," kata Fauzi Amro kepada para wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang fokus pada program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam program tersebut, lanjut dia, anggaran negara yang digelontorkan mencapai hampir Rp 335 triliun.
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Yang pertama adalah MBG. Itu anggarannya hampir Rp335 triliun. Terus yang kedua sekolah rakyat. Yang ketiga adalah kurang lebih hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN," ujarnya.
Fauzi mengatakan bahwa program-program andalan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan anggaran yang sangat besar. Seperti MBG, hilirisasi pangan, dan hilirisasi energi.
Oleh karena itu, anggaran negara akan diprioritaskan untuk program-program tersebut.
"Terutama ada beberapa program Pak Prabowo yang unggulan-unggulannya itu yang memang membutuhkan anggaran yang besar, seperti MBG, hilirisasi pangan, hilirisasi energi. Dan program-program ini di tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Jadi, anggarannya kesedot situ semua," pungkasnya.
Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, telah menegur para gubernur yang memprotes kebijakan pemerintah terkait pemotongan transfer ke daerah (TKD).
Tito meminta kepala daerah untuk tidak langsung menolak kebijakan tersebut. Para gubernur diminta melakukan introspeksi terhadap efisiensi penggunaan anggaran di daerah mereka.
“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampaknya. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” kata Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurut Tito, pemborosan anggaran menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan hukum di daerah, termasuk operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah.
Halaman Selanjutnya
Ia pun mengingatkan agar para gubernur menggunakan anggaran dengan prinsip efisiensi dan tepat sasaran.
Baca Juga :
- OJK Wanti-wanti Pemda Harus Pastikan Ini Sebelum Terbitkan Obligasi Daerah
- Zulhas Puji Program Ayam Petelur PNM: Bisa Jadi Pemasok Telur untuk Program MBG!
- Pemerintah Percepat Izin Proyek PLTP Jadi 3 Bulan