Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menginformasikan bahwa pembahasan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 dengan Komisi VIII DPR akan segera dilakukan.
\”Saat ini, DPR masih dalam masa reses. Mungkin bulan ini,\” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Kamis.
Pada hari Rabu, menteri mengungkapkan bahwa ia telah menetapkan kuota jamaah dan mengajukan BPIH untuk tahun 2025 dan sedang menunggu persetujuan DPR.
Dia mengatakan bahwa ia telah menyiapkan yang terbaik untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji 2025, termasuk pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F. Al Rabiah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, mengatakan bahwa kesepakatan mengenai biaya haji harus didiskusikan terlebih dahulu dengan DPR.
\”Jadi, Insya Allah, kami akan mengajukannya pada akhir tahun, dan semoga pembahasan akan dilakukan awal tahun depan,\” tambahnya.
Namun, ia enggan memberikan informasi mengenai biaya haji yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
\”Tentang jumlahnya, nanti,\” katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan antara Umar dan Kepala Badan Pengelola Haji (BPH), Mochamad Irfan Yusuf, pada 4 Desember 2024, Komisi VIII meminta kepada kementerian untuk segera mengajukan BPIH 2025.
Menurut agenda kementerian, penerbangan pertama ke Tanah Suci, Arab Saudi, akan dilakukan pada 2 Mei 2025.
Hingga saat ini, Komisi VIII belum menyetujui dan menetapkan biaya haji serta persiapan teknis lainnya, termasuk kuota jamaah.
Berita terkait: Kementerian Agama berencana meningkatkan pelayanan bagi jamaah lanjut usia selama ibadah haji 2025
Berita terkait: Kemenag, BPJS tandatangani MoU untuk layanan kesehatan jamaah haji
Berita terkait: Prabowo berencana membangun desa haji Indonesia di Arab Saudi
Translator: Asep Firmansyah, Asri Mayang Sari
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024