Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Antara
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah meski banyak yang menentang.
Keputusan tersebut diumumkan seusai PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) pada 27-28 Juli 2024.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengklaim bahwa dalam mengambil keputusan tersebut tidak ada penolakan dari 35 Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah (PWM).
“Jadi, semuanya bersetuju, tetapi mereka juga memberikan masukan-masukan terkait lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat sekitar, dan juga agar ketat dalam menjaga lingkungan sosial setempat,” kata Haedar, Minggu (28/7).
Menurutnya, jangan sampai keberadaan tambang menimbulkan disparitas dan konflik sosial.
Haedar menegaskan bahwa masukan-masukan tersebut menjadi poin penting dalam upaya mereka mengelola pertambangan di masa mendatang.
“Usaha tambang maupun yang lain tidak boleh hanya dipandang dari sisi positif semata, apalagi hanya dari segi keuntungan finansial, kami jauh dari itu. Sebaliknya, jangan juga menganggapnya sebagai sesuatu yang selalu buruk, penuh dengan ancaman, dan seakan-akan bencana jika kami terlibat dalam industri tersebut,” kata Haedar.
Ia menegaskan bahwa PP Muhammadiyah akan tetap berada dalam posisi yang moderat. (mcr25/jpnn)
Sebanyak 35 Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah setuju dengan keputusan menerima konsesi tambang dari pemerintah.
Redaktur: Januardi Husin
Reporter: M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News