Senin, 29 Desember 2025 – 16:50 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah sudah tetapkan skema bantuan hunian untuk warga yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Besarnya bantuan yang diberikan akan berdasarkan pemenuhan kriteria yang sudah ditetapkan.
Baca Juga:
Mensesneg Tegaskan Urus Dokumen Korban Bencana Sumatera Gratis: Awasi Oknum-oknum
Tito mengatakan, skema bantuan tersebut sudah dibahas dalam rapat lintas instansi dan kementerian. Antara lain dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN, Polri, TNI, BNPB, serta kepala daerah dari wilayah terdampak.
“Tadi malam kami juga melakukan rapat untuk menangani masalah kerusakan rumah. Kita tahu bahwa rumah ada klasifikasinya tiga. Rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat,” kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 29 Desember 2025.
Baca Juga:
Prabowo Berencana Tahun Baruan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
Tito mengatakan pemerintah menetapkan untuk rumah rusak ringan dan sedang akan menerima dukungan biaya, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta yang akan dibayarkan oleh BNPB.
Sementara itu, rumah rusak berat akan ditangani lewat penyediaan hunian sementara. Warga bisa pilih untuk tinggal di hunian yang disiapkan atau tinggal sementara di rumah keluarga, sambil nunggu pembangunan hunian tetap.
Baca Juga:
Ada Pihak yang Bandingkan Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Teddy Beberkan Faktanya!
Pembangunan hunian tetap direncanakan melalui tiga skema, yaitu pembangunan 15.000 unit oleh Danantara. Pembangunan melalui APBN yang dikerjakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan jumlah lebih besar, serta skema gotong royong dari berbagai pihak.
“Artinya pihak-pihak yang ingin membantu, di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 unit dan sudah groundbreaking minggu lalu,” kata Tito.
Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendukung lainnya. Tito mengatakan Kementerian Sosial memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta, bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 selama tiga bulan.
Dia tekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan tersebut saat ini sangat bergantung pada kelengkapan data yang disusun pemerintah daerah. “Masalahnya adalah data. Data yang diharapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat itu. Data ini kesepakatannya adalah dari Pemda yang buat,” ucap Tito.
Halaman Selanjutnya
Dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat, sebagian besar daerah di Sumatera Barat sudah kirimkan data, disusul sebagian daerah di Sumatera Utara, sementara pengiriman data dari Aceh masih terbatas.