Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu (US$35) untuk 17,3 juta pekerja sebagai salah satu dari lima insentif ekonomi periode Juni–Juli 2025.
Bantuan ini bertujuan menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah, khususnya pekerja dan guru honorer, seperti dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Presiden, Senin.
"Ini insentif keempat untuk pekerja dan guru honorer. Termasuk subsidi upah bagi 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta (US$208) atau lebih rendah dari UMP/UMK," ujar Menkeu.
Menurutnya, 17,3 juta pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan menerima subsidi Rp600.000 sekali waktu di Juni, mencakup dua bulan (Juni–Juli).
Pemerintah juga memberikan bantuan senilai sama untuk sekitar 565 ribu guru honorer—terdiri dari 288 ribu guru di bawah Kemendikbud dan 277 ribu guru Kemenag, kata Indrawati.
"Setiap guru honorer dapat Rp600 ribu. Penyaluran akan dilakukan seluruhnya pada Juni," tambahnya.
Pemerintah memperpanjang diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama enam bulan untuk 2,7 juta pekerja di sektor industri padat karya.
Menkeu berharap program ini meringankan beban usaha terdampak tekanan global sekaligus mempertahankan perlindungan pekerja di sektor rentan.
BSU dan bantuan guru honorer dibiayai lewat APBN senilai Rp10,72 triliun (US$639 juta), sementara diskon iuran JKK bersumber non-APBN dan dilaksanakan Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan diskon tiket transportasi umum, seperti potongan 30% kereta api, 6% PPN tiket pesawat, dan 50% transportasi laut.
Paket perlindungan sosial senilai Rp11,93 triliun (US$712 juta) disiapkan untuk tambahan manfaat Kartu Sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan beras 10 kg per bulan bagi 18,3 juta KPM.
Berita terkait: Presiden Prabowo setujui lima insentif ekonomi
Berita terkait: Pemerintah tawarkan diskon liburan untuk dorong ekonomi
Penerjemah: Andi Firdaus, Resinta Sulistiyandari
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025