Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicocokkan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukan tidak ada penerima bantuan sosial dari kementeriannya yang termasuk dalam 10 juta rekening tidak aktif.
“Setelah diperiksa, tidak ada rekening tidak aktif yang cocok dengan NIK penerima bansos dari Kementerian Sosial,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan usai rapat terbatas dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Jakarta pada Kamis.
Dia menjelaskan bahwa temuan ini menekankan pentingnya verifikasi berlapis dalam proses pendistribusian bansos untuk mencegah kebocoran atau bantuan yang salah sasaran.
Rekening tidak aktif adalah rekening bank yang tidak digunakan dengan saldo signifikan dan tidak mencatat transaksi debit maupun kredit dalam periode tertentu.
“Jika rekening tidak aktif lebih dari 3 bulan 15 hari, maka berdasarkan regulasi, dananya harus dikembalikan ke negara,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa verifikasi kedepannya tidak hanya menargetkan rekening penerima, tetapi juga anggota keluarga penerima manfaat (KPM).
Langkah verifikasi ganda ini dianggap sebagai bagian dari strategi nasional untuk pengelolaan bansos yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis bukti.
Berita terkait: Dana di rekening bank yang dibekukan tetap aman: menteri
Penerjemah: M. Riezko Bima, Asri Mayang Sari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025