AS dan Inggris menandatangani perjanjian AI yang dapat ditegakkan secara hukum

AS, AS, dan Uni Eropa telah menandatangani perjanjian pertama yang “berkekuatan hukum” tentang AI, yang seharusnya memastikan penggunaannya sejalan dengan “hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum,” menurut Dewan Eropa.

Perjanjian, yang disebut Konvensi Kerangka tentang Kecerdasan Buatan, menetapkan prinsip-prinsip kunci yang harus diikuti oleh sistem AI, seperti melindungi data pengguna, menghormati hukum, dan menjaga praktik transparan. Setiap negara yang menandatangani perjanjian tersebut harus “mengadopsi atau mempertahankan tindakan legislatif, administratif, atau lainnya yang sesuai” yang mencerminkan kerangka kerja.

Andorra, Georgia, Islandia, Norwegia, Republik Moldova, San Marino, dan Israel juga menandatangani kerangka tersebut, yang telah dalam proses sejak 2019.

Selama beberapa bulan terakhir, kita telah melihat sejumlah perjanjian keselamatan AI lainnya muncul – tetapi kebanyakan tidak memiliki konsekuensi bagi para pihak yang melanggar komitmen mereka. Meskipun perjanjian baru ini seharusnya “berkekuatan hukum,” Financial Times menunjukkan bahwa “kepatuhan diukur terutama melalui pemantauan, yang merupakan bentuk penegakan yang relatif lemah.”

“Kita harus memastikan bahwa kemajuan AI mendukung standar kita, bukan merusaknya,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Marija Pejčinović Burić dalam sebuah pernyataan. “Konvensi Kerangka dirancang untuk memastikan hal tersebut. Ini adalah teks yang kuat dan seimbang – hasil dari pendekatan terbuka dan inklusif.” Perjanjian tersebut akan mulai berlaku tiga bulan setelah lima negara penandatangan meratifikasinya.