Pembangunan ekonomi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir telah menunjukkan perubahan signifikan, terutama dengan fokus tidak lagi hanya pada Jawa. Namun, mungkin kita bertanya sejauh mana pencapaian ini telah mencapai masyarakat Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia telah mulai bergeser. Sebelum masa kepresidenan Jokowi, ekonomi negara ini sangat terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera, berkontribusi sebesar 82,4 persen terhadap PDB nasional. Pulau lainnya, dipimpin oleh Kalimantan, memiliki porsi yang jauh lebih kecil. Mendekati akhir masa kepresidenan Jokowi, Jawa tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDB pada kuartal pertama 2024 (57,7 persen), namun Sumatera dan Kalimantan mengalami penurunan menjadi masing-masing 21,85 persen dan 8,19 persen. Sebaliknya, Sulawesi (6,89 persen), Bali/Nusa Tenggara (2,75 persen), dan Maluku/Papua (2,62 persen) mengalami peningkatan kontribusi. Investasi mulai berpindah ke luar Jawa. Data dari Kementerian Investasi mengkonfirmasi bahwa lebih banyak uang diinvestasikan di luar pulau tersebut daripada di dalamnya. Investasi di luar Jawa mendominasi pada kuartal pertama 2024, mencapai 50,1 persen dari total investasi Rp401,5 triliun (sekitar US$25,64 miliar). Sulawesi Tengah memimpin dengan Rp27 triliun, didorong oleh industri nikelnya. Pembangunan infrastruktur Perubahan struktur ekonomi juga erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang intensif yang dilakukan pemerintah selama satu dekade terakhir. Presiden Jokowi sering menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Beliau percaya bahwa keberadaan infrastruktur dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain. Pembangunan infrastruktur juga dianggap sebagai sarana untuk menciptakan area pertumbuhan ekonomi baru. Upaya ini terbukti dengan posisi Indonesia dalam IMD World Competitiveness Ranking untuk sektor infrastruktur, yang meningkat dari peringkat 54 pada tahun 2014 menjadi 27 saat ini. Pemerintah telah mengidentifikasi 204 proyek infrastruktur dan 13 program sebagai proyek strategis nasional (PSN) di 14 sektor. Sejak tahun 2016, 190 dari proyek-proyek ini, senilai Rp1.514 triliun, telah diselesaikan, terutama di Jawa dan Sumatera. Sektor transportasi Indonesia telah mengalami kemajuan dengan jalur kereta api baru, sistem metro, dan pusat-pusat pelabuhan. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, polusi, kelangkaan sumber daya, dan pandemi COVID-19 telah menghambat pembangunan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menyatakan bahwa Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam bidang infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi, terutama di luar Jawa. Meskipun hal ini telah mengurangi kesenjangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah ini masih tertinggal, katanya. Program hilir pemerintah, yang berfokus pada pertambangan dan komoditas, masih dalam tahap awal dan belum memberikan nilai tambah yang substansial. Faisal mencatat bahwa pertumbuhan sektor industri masih sekitar 4 persen per tahun, di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini masih dekat dengan parameter deindustrialisasi,” katanya. Kesejahteraan masyarakat Pengembangan smelter dan pengolahan hilir di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah menarik investasi besar dalam komoditas pertambangan. Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, produsen nikel terkemuka, mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen pada tahun 2023, membuat mereka menjadi pusat investasi yang menarik. Pertambangan nikel menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, didorong oleh investasi langsung asing (FDI) yang signifikan di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah selama tahun 2023. Indonesia menarik investasi asing sebesar US$50 miliar pada tahun 2023, dengan Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara memimpin dengan masing-masing US$8,3 miliar, US$7,2 miliar, dan US$5,0 miliar. Meskipun investasi besar, tingkat kemiskinan di Sulawesi, Maluku, dan Papua tetap tinggi. Meskipun tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia mengalami penurunan selama masa kepresidenan Presiden Jokowi, wilayah-wilayah ini masih menghadapi tantangan. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,39 persen, lebih dari dua kali lipat dari tingkat nasional sebesar 9,03 persen. Menurut Faisal, pembangunan ekonomi yang lebih merata dapat mendorong ekonomi regional, terutama melalui penyerapan tenaga kerja. Namun, dia menekankan perlunya upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat sepenuhnya mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan untuk mendukung proyek investasi di wilayah tersebut. Program pelatihan harus diselaraskan dengan investasi yang ada untuk memudahkan penyerapan langsung pekerja lokal ke dalam industri. Namun, keselarasan ini jarang terjadi dalam praktiknya. Akibatnya, beberapa proyek investasi, seperti pembangunan smelter, cenderung lebih mengandalkan pekerja dari luar wilayah. “Sebenarnya, ada banyak program pelatihan, seperti program Kartu Prakerja, tetapi program-program ini beroperasi secara mandiri dan tidak terhubung dengan investasi yang masuk,” ujar Faisal. Sebagai contoh, jika pemerintah berencana membuka pabrik di Jawa Timur, tenaga kerja lokal harus dipersiapkan terlebih dahulu, termasuk melalui pelatihan atau dengan mendirikan lembaga pendidikan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan investasi tersebut. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berpusat pada Indonesia dan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata, sinergi yang lebih terarah antara pembangunan infrastruktur, investasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus terus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur dan proyek investasi tidak hanya meningkatkan ekonomi regional tetapi juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Berita terkait: Jokowi mengatakan Prabowo berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Nusantara Berita terkait: Permintaan maaf Jokowi merupakan tindakan kemanusiaan, kata Kaesang Translator: Shofi Ayudiana, Resinta Sulistiyandari Editor: Anton Santoso Copyright © ANTARA 2024
