Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengumumkan larangan selama 10 hari terhadap situs jaringan sosial X, memutus akses warga setempat ke platform tersebut setelah terjadi perselisihan dengan Elon Musk.
Dalam pidato yang diterjemahkan oleh CNBC pada hari Kamis, Maduro mengatakan dia menandatangani dekret yang memerintahkan regulator telekomunikasi Venezuela untuk memblokir X, karena pemilik perusahaan tersebut, Musk, \”melanggar semua aturan dari jaringan sosial Twitter, yang saat ini dikenal sebagai X — semuanya. Dan dia telah melanggar [aturan], dengan memprovokasi kebencian, fasis, perang saudara, kematian dan konfrontasi di antara warga Venezuela, [dia] telah melanggar semua hukum Venezuela. Dan di Venezuela ada hukum … dan kami akan menegakkan hukum tersebut.
Komisi Nasional Telekomunikasi Venezuela, atau Conatel, akan \”mengeluarkan jaringan sosial X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, dari peredaran di Venezuela selama 10 hari,\” memungkinkan X untuk merespons, tambah Maduro.
Firma pemantau internet NetBlocks mengkonfirmasi bahwa X kini dibatasi di Venezuela setelah perintah Maduro.
Beberapa penyedia layanan internet negara tersebut terlihat memutus akses ke situs tersebut, dengan beberapa menampilkan nol jangkauan dan yang lain menunjukkan akses terbatas, menurut unggahan dari NetBlocks di X.
Musk memulai perang kata-kata dengan Maduro, yang mengklaim telah meraih masa jabatan ketiga enam tahun dalam hasil pemilihan yang dipertentangkan.
Musk menulis dalam sebuah unggahan di X, \”Aib pada Diktator Maduro\” dan menuduh pemimpin Venezuela tersebut melakukan \”penipuan pemilihan besar-besaran.\”
Sebagai respons, Maduro menantang miliarder teknologi tersebut untuk melawannya, mengatakan di televisi nasional: \”Elon Musk, saya siap. Saya tidak takut pada Anda … Mari berkelahi, di mana pun Anda inginkan.\”
Menanggapi unggahan X yang berisi rekaman komentar Maduro, Musk mengatakan, \”Saya terima tantangan.\”
Protes pecah di Venezuela setelah pemilihan presiden 2024 pada 28 Juli, yang dicemari oleh tuduhan pelanggaran dan penipuan pemilu.
Pemerintahan Maduro telah menindas protes tersebut, dengan polisi anti huru-hara dikerahkan untuk meredam kerusuhan.
Baik Maduro maupun lawannya, Edmundo Gonzalez Urrutia, mengklaim kemenangan dalam pemilihan tersebut, dengan otoritas pemilihan nasional menyatakan Maduro memenangkan 51% suara.
Namun, Washington dan pemerintah asing lainnya meragukan hasil resmi tersebut. Amerika Serikat, yang kembali memberlakukan sanksi terhadap Venezuela pada bulan April untuk menekan pemerintahan Maduro atas kekhawatiran pemilu, mengakui Gonzalez sebagai pemenang pemungutan suara Juli yang dipertentangkan.