Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, telah menjanjikan konsekuensi hukum menyusul tuduhan bahwa karyawan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) terlibat dalam serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober.
“Setiap karyawan PBB yang terlibat dalam tindakan teror akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui penuntutan pidana,” kata Guterres pada hari Minggu, menurut pernyataan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebuah penyelidikan oleh Kantor Pengawasan Internal PBB telah diluncurkan.
UNRWA telah menghadapi tekanan besar karena dugaan keterlibatan 12 dari beberapa ribu karyawan dalam pembantaian Hamas di Israel.
Jerman dan delapan negara lainnya mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan pembayaran mereka kepada organisasi bantuan di Jalur Gaza untuk sementara waktu.
Guterres mengatakan bahwa sembilan dari 12 orang yang dituduh telah diidentifikasi dan pekerjaan mereka segera dihentikan. Satu karyawan dinyatakan meninggal dunia dan identitas dua orang lainnya saat ini sedang diklarifikasi.
“Tindakan yang diduga keji dari anggota staf ini harus memiliki konsekuensi,” katanya.
Guterres mengimbau negara-negara yang telah menangguhkan kontribusi mereka untuk memastikan kelangsungan kerja UNRWA.
“Puluhan ribu pria dan wanita yang bekerja untuk UNRWA, banyak di antaranya berada di situasi yang paling berbahaya bagi pekerja kemanusiaan, tidak boleh dikenai hukuman. Kebutuhan mendesak dari populasi yang putus asa yang mereka layani harus terpenuhi,” katanya.