Militer berjanji akan mengadakan pemilu pada tahun 2025 setelah ditunda berkali-kali karena perpanjangan status darurat. Pemerintah militer Myanmar telah memperpanjang status darurat negara tersebut selama enam bulan karena kesulitan mempertahankan kekuasaannya. Semua anggota Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional yang dikendalikan oleh militer “secara bulat memutuskan” untuk memperpanjang status darurat pada hari Rabu karena “tindakan teroris” oleh lawan pemerintah, kata penyiar negara MRTV. Kepala angkatan darat dan Presiden Pelaksana Min Aung Hlaing telah mengusulkan perpanjangan untuk “mempersiapkan surat suara yang valid dan akurat” untuk pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2025, kata penyiar tersebut, menambahkan bahwa penundaan diperlukan untuk “melakukan sensus penduduk”. Minggu lalu, semua tanggung jawab presiden duniawi Myanmar diserahkan kepada Min Aung Hlaing setelah Myint Swe, presiden pelaksana saat itu, ditempatkan dalam cuti medis karena sakit yang berkepanjangan. Min Aung Hlaing telah berulang kali berjanji untuk mengadakan pemilu multipartai, mengatakan pada bulan Juni bahwa pemilu akan dilakukan pada tahun 2025. Para kritikus mengatakan pemilu yang diusulkan tidak akan bebas atau adil.
Banyak ekstensi
Myanmar telah dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari 2021, membuat tuduhan yang tidak terbukti tentang kecurangan dalam pemilu 2020 yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dengan kemenangan telak. Militer menempatkan negara di bawah status darurat selama setahun ketika mereka berkuasa, memperpanjang langkah tersebut berkali-kali saat mereka melawan kelompok bersenjata minoritas etnis yang sudah mapan dan Pasukan Pertahanan Rakyat pro-demokrasi yang lebih baru. Berdasarkan konstitusi yang disusun oleh militer pada tahun 2008, yang masih berlaku, pihak berwenang diwajibkan untuk mengadakan pemilu dalam enam bulan setelah status darurat dicabut. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah militer telah menderita serangkaian kekalahan di medan perang dari aliansi kelompok bersenjata minoritas etnis di bagian utara dan barat negara itu. Minggu lalu, Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar (MNDAA) mengklaim telah merebut kota utara Lashio, yang terletak di jalan raya perdagangan vital ke China dan merupakan rumah bagi komando timur laut militer. Pemerintah membantah klaim tersebut. Kehilangan Lashio akan menjadi pukulan besar bagi pemerintah militer, yang kehilangan wilayah kepada MNDAA dan kelompok bersenjata lainnya dalam beberapa minggu terakhir. Pada Januari, MNDAA merebut kota Laukkai dekat perbatasan Myanmar dengan China setelah sekitar 2.000 prajurit menyerah dalam salah satu kekalahan terbesar militer dalam beberapa dekade. Sejak pengambilalihan pada tahun 2021, pertempuran antara militer dan lawan-lawannya telah memaksa 2,7 juta orang untuk melarikan diri dari rumah mereka, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari 5.400 orang telah tewas dan 27.000 ditangkap dalam aksi keras militer terhadap oposisi, menurut kelompok pemantau lokal. Tahun lalu, komisi pemilu mengumumkan bahwa NLD Aung San Suu Kyi akan dibubarkan karena gagal mendaftar ulang di bawah undang-undang pemilu yang keras yang disusun oleh militer.