Pemimpin Kim Jong Un melakukan survei kerusakan dan menghukum pejabat atas kegagalan mereka dalam mempersiapkan dan merespons hujan deras baru-baru ini. Korea Utara mengatakan telah menggunakan helikopter militer untuk mengungsikan lebih dari 5.000 orang dari banjir parah di barat laut negara itu dekat perbatasan Tiongkok. Agensi Berita Sentral Korea (KCNA) mengatakan pemimpin Kim Jong Un mengawasi penyelamatan militer pada hari Minggu ketika warga dievakuasi dari kota Sinuiju dan kota Uiju. KCNA membagikan foto Kim di landasan udara berhembus kencang dengan pejabat, serta melakukan survei terhadap skala banjir dari jendela belakang kendaraan hitam. Sepuluh helikopter serta kapal angkatan laut dan pemerintah digunakan dalam upaya penyelamatan. Hujan deras pada hari Sabtu menyebabkan sungai di perbatasan Korea Utara-Tiongkok melebihi level berbahaya dan menciptakan “krisis serius,” kata agensi tersebut. Kim melakukan survei beberapa banjir dari mobil [KCNA via KNS and AFP]. Kim memarahi pejabat atas kegagalan mereka dalam mempersiapkan dan merespons hujan deras baru-baru ini, meskipun perintah sebelumnya untuk meningkatkan langkah-langkah negara tersebut melawan bencana alam, kata KCNA. “Mereka, yang dirundung oleh kekalahan dalam pertempuran dengan alam, tidak percaya diri dalam bekerja pencegahan bencana, hanya mengharapkan kesempatan dari langit,” kata Kim, menurut KCNA. KCNA tidak menyebutkan adanya kematian atau seberapa besar kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Korea Utara telah mengalami hujan deras rekor. Earlier bulan ini, Kota Kaesong mengalami hujan 463mm (18,2 inci) dalam satu hari. Administrasi meteorologi Korea Selatan mengatakan itu adalah curah hujan tertinggi yang tercatat di Korea Utara dalam 29 tahun. Banjir di Korea Utara seringkali menyebabkan kerusakan serius karena drainase yang buruk, deforestasi, dan infrastruktur yang sudah lapuk. Topan dan hujan deras pada tahun 2020 termasuk kesulitan yang Kim sebelumnya katakan telah menciptakan “krisis ganda” di rumah, bersamaan dengan pembatasan terkait pandemi yang keras dan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa atas program senjata nuklirnya.
