Senin, 8 Juli 2024 – 10:08 WIB
VIVA Tekno – Cetak Biru atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025 menyebutkan sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya oleh regulator.
Baca Juga :
Unik! Inilah Ragam Tradisi Perayaan Tahun Baru Islam di Indonesia
Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai dari front-end hingga back-end, dilengkapi dengan berbagai alat pengamanan seperti fraud detection system (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain.
Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman siber.
Baca Juga :
Jelang Usia Emas, Sarirasa Group Suguhkan Perjalanan Kuliner Selama 50 Tahun
Seiring dengan perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus meningkat.
Pertumbuhan transaksi di kanal pembayaran digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas.
Baca Juga :
SMP-SMA Al Izhar Pondok Labu Raih gelar Grand Champion Tarian Indonesia
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Desember 2023, nilai transaksi dengan QRIS mencapai Rp229,96 triliun dengan jumlah pengguna lebih dari 45,78 juta.
Untuk itu, pentingnya kolaborasi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ketahanan siber yang kuat dalam menghadapi ancaman siber.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara, Ario Tejo Bayu Aji.
Perusahaan pemroses transaksi pembayaran digital (switching) di Indonesia itu menekankan pentingnya langkah proaktif dari para pelaku industri untuk memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi ancaman siber.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen keamanan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi ketentuan regulator.
Ario menyoroti pentingnya memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin dalam eksekusi manajemen krisis.
Selain itu, audit keamanan berkala dan evaluasi langkah-langkah keamanan dianggap krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.
Pentingnya kolaborasi antara bank, fintech, lembaga switching, dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam industri sistem pembayaran perlu mendapat perhatian bersama-sama.
\”Industri perlu mencari peluang kolaborasi antar lembaga untuk memaksimalkan biaya investasi dalam memperkuat ketahanan siber melalui pemanfaatan infrastruktur bersama. Ini supaya investasi dalam memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak pada pelayanan kepada nasabah,\” ungkap dia.
Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran harus mengadopsi praktik terbaik, termasuk penggunaan teknologi terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman siber.
\”Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah kunci dalam menghadapi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pengguna sistem pembayaran di Indonesia,\” terangnya.
Halaman Selanjutnya
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara, Ario Tejo Bayu Aji.