Governor Plt Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengatakan bahwa pembentukan kantor keluarga dari keluarga konglomerat asing yang menginvestasikan dana mereka di pulau tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi daerah.
“Saya yakin bahwa apa yang menjadi ide pemerintah pusat adalah yang terbaik untuk Bali,” katanya di sela-sela peluncuran neraca sumber daya laut di sini pada Jumat.
Pemerintah provinsi Bali, kata dia, siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut karena dapat menghasilkan nilai ekonomi, termasuk untuk Bali, yang dikenal sebagai “Pulau Dewata,” sebagai destinasi bagi investor asing, selain menjadi destinasi pariwisata.
Pemerintah akan mendukung hal ini dengan mempermudah langkah-langkah investasi bagi investor, tambahnya.
Namun, katanya, pihaknya masih menunggu finalisasi aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat mengenai konsep investasi untuk kantor keluarga.
“Kami menunggu pemerintah pusat karena sampai saat ini, belum ada petunjuk dari pusat,” katanya.
Ide kantor keluarga pertama kali diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat berbicara dengan delegasi Forum Air Dunia ke-10 (WWF) yang diselenggarakan pada Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.
“Kami mendorong Bali untuk menjadi pusat kantor keluarga seperti di Hong Kong dan Singapura,” katanya pada 18 Mei 2024.
Sejauh ini, sejumlah konglomerat asing telah menunjukkan minat untuk mendirikan kantor keluarga di Bali, katanya.
Menurutnya, tim pelaksana program kantor keluarga berencana untuk mengunjungi negara atau wilayah administratif khusus yang menerapkan konsep serupa.
Tujuan dari kunjungan tersebut akan untuk mempelajari tentang pengelolaan kekayaan orang-orang kaya dan membandingkan konsep investasi.
Berita terkait: Bali memperketat keberangkatan pekerja migran untuk mencegah perdagangan manusia
Penerjemah: Dewa W, Kenzu
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2024