Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat pada hari Senin dalam upaya diplomatik terbaru untuk mengakhiri delapan bulan serangan militer Israel yang menghancurkan di Jalur Gaza. Resolusi tersebut, yang menyerukan kesepakatan gencatan senjata tiga fase yang komprehensif, diadopsi oleh 14 anggota DK PBB, dengan abstain dari Rusia. Presiden AS Joe Biden mengungkapkan proposal perdamaian pada 31 Mei. Sebelum itu, pemerintahan Biden telah menghadapi kritik karena menghalangi setidaknya tiga resolusi DK PBB untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan lebih dari 37.000 warga Palestina dan melukai sekitar 85.000 lainnya. Selain memberikan perlindungan diplomatik kepada sekutu terdekatnya di Timur Tengah, Washington juga telah menyediakan senjata dan bantuan keuangan kepada Israel, yang dituduh melanggar hukum internasional. AS menahan diri dari resolusi DK PBB terakhir, yang menyerukan gencatan senjata, yang disahkan pada Maret. Tapi beberapa jam setelah pemungutan suara Senin, Israel melancarkan serangan mematikan di seluruh enklaf Palestina, memunculkan pertanyaan apakah resolusi terbaru akan mengarah pada gencatan senjata permanen. Sebuah tinjauan lebih dekat pada resolusi tersebut memberi tahu kita lebih lanjut: Apa resolusi gencatan senjata Gaza DK PBB? Resolusi tersebut membagi gencatan senjata menjadi tiga fase: Fase pertama melibatkan enam minggu negosiasi dan pembebasan tawanan Israel yang ditahan di Gaza sebagai pertukaran untuk tahanan Palestina di penjara Israel. “Gencatan senjata segera, lengkap dan menyeluruh” akan mulai berlaku selama fase ini. Selain itu, warga sipil Palestina akan dapat kembali ke rumah mereka di seluruh Gaza, termasuk bagian utara. Fase ini juga akan fokus pada bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina yang membutuhkan. Selain itu, pasukan Israel akan mundur dari “area yang dihuni” Gaza. Jika negosiasi melebihi periode enam minggu, gencatan senjata akan berlanjut. Fase kedua menyerukan akhir permanen terhadap permusuhan, pembebasan tawanan yang tersisa dan “penarikan penuh” pasukan Israel dari Gaza. Fase ketiga akan melibatkan rekonstruksi Gaza selama beberapa tahun dan pengembalian sisa tawanan yang meninggal di Gaza. Resolusi menolak perubahan demografis atau territorial di Gaza, “termasuk tindakan yang mengurangi wilayah” Palestina. Draf sebelumnya dari revolusi menetapkan bahwa ini termasuk “zona buffer” di Gaza, tetapi bahasa tersebut diubah. Palestina dan aktivis menyatakan kekhawatiran bahwa Israel berencana mengusir warga Palestina dari Gaza, mirip dengan apa yang terjadi selama Nakba pada akhir 1940-an selama pembentukan Israel. Apa yang dikatakan Hamas dan Israel tentang resolusi tersebut? Kelompok Palestina menyambut baik resolusi tersebut, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada agensi berita Reuters pada hari Selasa. “Pemerintahan AS sedang menghadapi ujian nyata untuk melaksanakan komitmennya dalam memaksa pendudukan untuk segera mengakhiri perang dalam implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB,” katanya. Pemimpin Hamas menginginkan akhir permanen perang, sesuatu yang ditolak oleh Israel, dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Israel hanya akan mengakhiri perang setelah “menghancurkan” Hamas dan membebaskan tawanan yang tersisa. Perwakilan Israel untuk PBB, Reut Shapir Ben-Naftaly, mengatakan perang tidak akan berakhir sampai kemampuan Hamas “dibongkar”, memunculkan pertanyaan apakah Israel akan menghormati resolusi terbaru. Tanpa komitmen seperti itu, resolusi akan “sangat bermasalah bagi Hamas,” Hasan Barari, seorang profesor urusan internasional di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera. “Apakah Israel akan setuju dengan ini dan apakah mereka akan menerima gencatan senjata permanen?” Teks resolusi mengatakan Israel telah menerima proposal gencatan senjata Biden pada 31 Mei dan “meminta Hamas juga menerimanya”. “Ini tersirat dalam semua pernyataan yang berasal dari administrasi Amerika bahwa inisiatif ini adalah inisiatif Israel. Ada koordinasi antara Gedung Putih dan pemerintah Israel atas rancangan resolusi,” kata Barari. Tetapi pemimpin Israel telah mengecam rencana perdamaian Biden yang didukung oleh PBB. Situs web Israel Ynetnews melaporkan bahwa kata-kata dalam resolusi tidak mencerminkan kesepakatan yang disepakati Israel, yang melibatkan Hamas tidak lagi menguasai Gaza. Situs web tersebut, mengutip pejabat senior Israel yang tak disebut namanya, mengatakan resolusi membatasi kebebasan tindakan Israel. Bagaimana negara-negara memberikan suara terhadap resolusi gencatan senjata Gaza? Empat belas dari 15 anggota DK PBB memberikan suara mendukung resolusi, termasuk semua 10 anggota tidak tetap – Aljazair, Ekuador, Guyana, Jepang, Malta, Mozambik, Korea Selatan, Sierra Leone, Slovenia dan Swiss. Anggota tetap – AS, Inggris, Rusia, Tiongkok dan Prancis – dapat memberlakukan veto terhadap setiap resolusi. Rusia membantu resolusi tersebut melalui 14-0 dengan menahan diri dari menggunakan hak veto. Perwakilan Aljazair mengatakan, “Bagi kami, nyawa Palestina penting.” Perwakilan Swiss mengulangi sentimen tersebut, mengingatkan nyawa Palestina yang hilang selama serangan Israel di Nuseirat minggu lalu. Setidaknya 274 warga Palestina tewas dalam razia Israel di kamp pengungsi untuk membebaskan empat tawanan. “Situasi kemanusiaan yang menghancurkan tak terbayangkan,” kata perwakilan Jepang. Perwakilan Inggris menegaskan pentingnya peningkatan cepat bantuan kemanusiaan. Mengapa Rusia menahan diri? Rusia menahan diri dengan mengatakan bahwa penulisan resolusi kurang “jelas” dan bahwa Moskow tidak diajak “berkomunikasi”. Vasily Nebenzya, duta besar Rusia untuk PBB, mempertanyakan persisnya syarat yang disepakati Israel. “Dewan tidak seharusnya menyetujui kesepakatan apapun yang memiliki parameter yang samar,” katanya, tanpa memberikan penjelasan. Bagaimana pandangan Tiongkok terhadap resolusi itu? Sementara perwakilan Tiongkok mengatakan draf itu “ambigu” di beberapa tempat, dia memberikan suara mendukung, mengungkapkan keprihatinan atas kematian warga sipil Gaza yang meluap-luap. Dia menambahkan bahwa Tiongkok akan bekerja untuk membawa Israel dan Palestina “kembali ke jalur yang benar” dari solusi dua negara. Komunitas internasional, termasuk pendukung utama Israel AS, mendukung dua negara merdeka yang hidup berdampingan bagi Palestina dan Israel. Tapi Israel terus membangun pemukiman hanya untuk orang Yahudi di tanah Palestina, yang merupakan hambatan terbesar untuk perdamaian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membanggakan menunda Perjanjian Oslo, yang menyerukan pembekuan pemukiman, dianggap ilegal menurut hukum internasional. Bagaimana resolusi ini berbeda dari resolusi PBB sebelumnya tentang Gaza? Resolusi ini menampilkan “gencatan senjata permanen” sebagai lawan dari yang sebelumnya, yang menyerukan jeda dalam pertempuran. Selain itu, resolusi sebelumnya juga tidak menekankan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Resolusi terakhir, yang disahkan pada 25 Maret, melihat perubahan last minute – dari gencatan senjata “permanen” menjadi gencatan senjata “yang berlangsung dan berkelanjutan” – atas permintaan AS, yang menyampaikan bahwa kata “permanen” dapat membahayakan hasil pemungutan suara, Al Jazeera Bahasa Arab Rami Ayari memposting di X. Resolusi Maret diajukan oleh anggota tidak tetap DK PBB dan menyerukan penghentian permusuhan selama bulan Ramadan, di mana dua minggu tersisa ketika resolusi disahkan dengan 14 suara mendukung setelah AS menahan diri. Setelah resolusi Maret, duta besar Aljazair mengatakan itu akan mengakhiri “pembantaian”, tetapi sejak itu lebih dari 5.000 warga Palestina tewas dan ratusan rumah hancur. Apakah ‘gencatan senjata permanen’ mungkin? Resolusi tersebut mendorong Israel dan Hamas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan “gencatan senjata permanen”. “Masalahnya di sini adalah bahwa pelaksanaan resolusi tersebut tergantung pada persetujuan Hamas dan Israel. Saat ini, saya rasa bahwa tidak satupun dari mereka mengatakan mereka menerimanya sepenuhnya,” kata Barari. Hamas menginginkan “gencatan senjata permanen”, sementara Israel menginginkan penghancuran Hamas sebagai syarat untuk menghentikan perang. “Dalam hal ini, krisis politik adalah bahwa Netanyahu telah menolak sepenuhnya melakukan kesepakatan di mana ia berkomitmen untuk mengakhiri perang,” kata Mairav Zonszein, seorang analis senior Israel dengan International Crisis Group (ICG). Dari kepala jaksa pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang mencari surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel hingga komunitas internasional menyatakan serangan militer Israel di Gaza sebagai genosida, perang ini telah merusak reputasi Israel yang banyak orang Israel khawatir tentangnya, Zonszein menjelaskan. Dia mengatakan dia tidak berpikir AS telah memberikan cukup tekanan pada Israel atau menggunakan kondisi dan bantuan untuk membuat Israel mengubah perilakunya. “Israel tidak bisa melakukan perang tanpa bantuan dan dukungan AS.”
