Oleh Alasdair Pal
SYDNEY (Reuters) – Australia akan mendirikan sebuah lembaga konsultasi untuk mengurangi risiko kecerdasan buatan, demikian pemerintah mengumumkan pada hari Rabu, menjadi negara terbaru yang meningkatkan pengawasannya terhadap teknologi tersebut.
Pemerintah juga mengatakan bahwa mereka berencana untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga industri untuk memperkenalkan berbagai pedoman, termasuk mendorong perusahaan teknologi untuk memberi label dan watermark konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Menteri Sains dan Industri Ed Husic mengatakan bahwa kecerdasan buatan diperkirakan akan meningkatkan perekonomian, namun penggunaannya dalam bisnis masih terbatas.
“Ada juga masalah kepercayaan terhadap teknologi itu sendiri dan kepercayaan yang rendah tersebut menjadi penghambat terhadap adopsi teknologi dan itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi,” katanya kepada para wartawan.
Australia mendirikan Komisaris eSafety pertama di dunia pada tahun 2015, namun tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain dalam regulasi kecerdasan buatan.
Pedoman awal akan bersifat sukarela, berbeda dengan yurisdiksi lain termasuk Uni Eropa, yang mewajibkan perusahaan teknologi untuk mengikuti aturan kecerdasan buatan.
Australia membuka konsultasi mengenai kecerdasan buatan tahun lalu yang menerima lebih dari 500 tanggapan.
Dalam tanggapan sementaranya, pemerintah mengatakan bahwa mereka ingin membedakan antara apa yang disebut sebagai penggunaan kecerdasan buatan “risiko rendah” seperti penyaringan email spam dan contoh “risiko tinggi” seperti pembuatan konten yang dimanipulasi, juga dikenal sebagai “deep fakes”.
Pemerintah berencana untuk merilis tanggapan lengkap terhadap konsultasi tersebut nanti tahun ini.
(Melaporkan oleh Alasdair Pal di Sydney; Editing oleh Jamie Freed)