Presiden Emmanuel Macron telah bersumpah bahwa pasukan polisi Prancis akan tetap berada di Kaledonia Baru “selama yang diperlukan” ketika ia tiba di wilayah Pasifik Prancis yang dilanda kerusuhan tersebut. Mr Macron mengatakan bahwa kekuatan 3.000 personel yang dikerahkan dari Prancis akan tetap berada di sana – bahkan selama Olimpiade Musim Panas Paris jika diperlukan. Enam orang, termasuk dua polisi, tewas dan ratusan terluka dalam kerusuhan yang dipicu oleh reformasi pemilu kontroversial yang diusulkan minggu lalu. Suku asli Kanak mengatakan bahwa pengaruh politik orang asli akan terkikis jika penduduk Prancis lebih banyak diizinkan untuk memilih dalam pemilihan lokal. Sudah lama terjadi ketegangan antara pemerintah pusat di Paris dan Kanak pro-kemerdekaan Kaledonia Baru, yang merupakan sekitar 40% dari kepulauan kecil tersebut. Kelompok pulau tersebut, terletak di antara Australia dan Fiji, telah menjadi wilayah Prancis sejak abad ke-19. Kerusuhan tersebut telah menandai kerusuhan terburuk yang pernah terjadi sejak tahun 1980-an. Setelah terbang ke ibu kota Kaledonia Baru Nouméa pada hari Kamis, Presiden Macron mengatakan bahwa ia ingin kembalinya perdamaian, ketenangan, dan keamanan “secepat mungkin”. “Itu adalah prioritas mutlak,” kata pemimpin Prancis itu. Dia memberikan penghormatan kepada korban kerusuhan saat ia bertemu dengan pemimpin politik dan bisnis lokal. KTT tersebut termasuk pemimpin separatis, yang mengatakan sebelumnya bahwa mereka berharap itu bisa “meniupkan nafas baru” ke dalam diskusi dengan Prancis. Mr Macron mengakui bahwa percakapan paling sensitif yang harus dilakukan adalah politik – dan masa depan Kaledonia Baru, melaporkan koresponden Australia BBC Katy Watson, menambahkan bahwa ia akan memiliki pekerjaan besar di tangannya. Polisi telah menahan 269 orang sejak kekerasan dimulai pada 13 Mei, dan Kaledonia Baru saat ini berada dalam keadaan darurat. Tetapi Mr Macron memberi petunjuk bahwa status darurat bisa dicabut dalam beberapa hari mendatang, dengan mengatakan: “Saya pribadi percaya bahwa keadaan darurat tidak boleh diperpanjang”. Kaledonia Baru memiliki populasi sekitar 300.000 orang, termasuk 112.000 Kanak asli. Berdasarkan Perjanjian Nouméa 1998, Prancis setuju untuk memberikan wilayah tersebut lebih banyak otonomi politik dan membatasi pemungutan suara dalam pemilihan provinsi dan majelis hanya untuk mereka yang merupakan penduduk saat itu. Lebih dari 40.000 warga Prancis telah pindah ke Kaledonia Baru sejak itu. Minggu lalu, Majelis Nasional di Paris mengusulkan memberikan hak pilih kepada penduduk Prancis yang telah tinggal di wilayah tersebut selama 10 tahun. Karena ini memerlukan perubahan konstitusi, langkah tersebut menghadapi hambatan lebih lanjut. Perjanjian Nouméa memungkinkan tiga referendum tentang masa depan negara tersebut. Kemerdekaan ditolak dalam semua kasus. Dua referendum pertama menunjukkan mayoritas tipis untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Yang ketiga, pada Desember 2021, boikot oleh partai pro-kemerdekaan karena diadakan selama pandemi Covid.
