PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengungkapkan, pihaknya akan menfasilitasi juru parkir (jukir) liar di minimarket yang kerap meresahkan masyarakat. Fasilitasi tersebut dengan mengikuti pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.
Pelatihan kerja tersebut kata Heru Budi sebagai solusi alternatif pekerjaan pengganti dari para jukir tersebut, agar memiliki sumber penghasilan lainnya selain meminta uang parkir di lokasi minimarket yang gratis parkirnya.
“Nanti dengan Dinas Tenaga Kerja kan kita bisa pikirkan, YA nanti dibahas,” ujar Heru Budi, kepada awak media usai groundbreaking RDF Plant Jakarta di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (13/5/2024).
Ia menjelaskan, penertiban jukir liar kata Heru Budi tetap dilakukan dengan upaya persuasif dan humanis. “Saya sudah minta Dinas Perhubungan dengan trantib untuk melakukan penertiban secara manusiawi,” jelas Heru Budi.
Heru Budi menyebutkan keberadaan juru parkir liar di minimarket tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat menggerus kedatangan konsumen yang malas bila ada minimarket yang terdapat juru parkir liarnya.
“Artinya perlu kita biarkan mereka tetapi jangan meresahkan masyarakat, masyarakat ingin bekerja membangun ekonomi Jakarta,” pungkas Heru Budi Hartono.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Heru Budi Hartono menyebutkan dirinya sudah meminta Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk menertibkan juru parkir liar yang memaksa meminta uang parkir di minimarket.
“Jadi saya sudah minta trantib (Satpol PP) sama Dinas Perhubungan untuk itu ditertibkan juru parkir liar. sudah mulai operasi dari kemarin. untuk tidak meresahkan masyarakat,” ujar Heru Budi kepada awak media di Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).
Heru menyebutkan, di setiap mini market ada tulisan yang menyebutkan parkir gratis namun masih ada juru parkir maka tidak ada boleh paksaan terhadap warga yang hendak berbelanja dan memarkirkan kendaraannya.
“Ya kalau di minimarket kan ada tulisan gratis, ya jangan memaksa, jangan bikin warga itu resah. Mulai kemarin sudah saya perintahkan trantib dan Dinas Perhubungan,” tegas Heru Budi Hartono yang juga Kepala Sekretariat Presiden pemerintahan Presiden RI Joko Widodo tersebut.