Senin, 6 Mei 2024 – 08:35 WIB
Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengatakan, penyusunan kabinet dan penempatan orang-orangnya, adalah prerogatif dari Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan politisi yang akrab disapa Zulhas, menanggapi pesan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga :
Presidential Club Upaya Prabowo Subianto Solidkan SBY, Megawati dan Jokowi
Dimana Luhut meminta Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic ke dalam pemerintahannya. Zulhas meyakini, Prabowo tahu mana yang terbaik untuk pemerintahannya di masa depan.
\”Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak prerogatif,\” kata Zulhas kepada wartawan, dikutip Senin, 6 Mei 2024.
Baca Juga :
Cak Imin: Masuk atau Tidak Lihat di 20 Oktober, Akan Terlihat Koalisi Sesungguhnya
Zulhas mengatakan, Prabowo memiliki hak untuk menentukan siapa saja yang akan bergabung ke dalam pemerintahannya nanti. Dia meyakini, kabinet nantinya adalah orang-orang yang terbaik.
\”Terserah beliau saja. Tahu yang terbaik ya,\” pungkas dia.
Baca Juga :
Nama Eko Disebut Masuk Bursa Calon Menteri, PAN: Kita Tunggu Saja
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan untuk tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke kabinet presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Menurut Luhut, itu akan membawa kerugian tersendiri bagi pemerintahan.
“Untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang ‘toxic’ ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita,” ujar Luhut dalam “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta seperti dilansir dari Antara, Jumat, 3 Mei 2024.
Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, sambung Luhut, adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.
“Saya memperbaiki banyak permasalahan itu,” kata dia.
Salah satu solusi yang Luhut yakini dapat mengatasi permasalahan regulasi adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Oleh karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.
Setelah mengalami hal tersebut, ia berpesan kepada Prabowo untuk lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet.
Halaman Selanjutnya
Luhut mengatakan, pesan tersebut menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Permasalahan dalam pemerintahan Indonesia, sambung Luhut, adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional.