Pemerintah Afrika Selatan mengatakan lebih dari 53.000 warga asing telah dideportasi atau dipulangkan sejak meluncurkan kampanye “pengelolaan migrasi” lima minggu lalu.
Pejabat mengonfirmasi sebagian besar berasal dari Malawi, Zimbabwe, dan Mozambik. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring proses pemulangan dan deportasi yang terus berlangsung.
Afrika Selatan tengah melakukan salah satu operasi penindakan terbesar terhadap imigran tanpa dokumen dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh aksi protes anti-imigran selama berminggu-minggu yang diwarnai kekerasan, intimidasi, dan penjarahan.
Para pengunjuk rasa menuntut pengawasan perbatasan yang lebih ketat dan deportasi massal. Mereka menuduh para migran menjadi penyebab tingginya angka pengangguran, meningkatnya tingkat kejahatan, dan runtuhnya layanan publik.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan agar migran tidak dijadikan kambing hitam atas tantangan sosial-ekonomi di Afrika Selatan.
Para aktivis anti-migran mengancam akan melakukan protes mingguan untuk menekan pemerintahan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Banyak yang khawatir aksi ini bisa berubah menjadi kekerasan.
Para demonstran sudah menetapkan seolah ada “batas waktu tidak resmi” pada 30 Juni bagi pemilik dokumen tak resmi untuk meninggalkan negara itu. Sejak itu terlihat banyak pada Warga asing memilih pergi untuk menghindari intimidasi dan kekerasan.
Beberapa negara, termasuk Ghana, Nigeria, Uganda, dan Kenya, telah menerbangkan pulang warganya dalam beberapa pekan terakhir.
Menteri Kehakiman dan Pembangunan Konstitusi, Mmamoloko Kubayi, pada hari Minggu mengumumkan bahwa 53.499 warga asing telah diproses untuk dideportasi dan pemulangan, “yang didominasi oleh warga Malawi, lalu disusul warga Zimbabwe dan Mozambik”.
“Kami berusaha mencapai migrasi yang tertib dan teratur, yang peka terhadap kekhawatiran yang disuarakan rakyat, sambil tetap menjunjung hak asasi manusia dan martabat setiap orang di negeri ini, apa pun kewarganegaraan dan status imigrasinya,” kata Kubayi konfem pers di Pretoria.
Ia mengatakan proses pemulangan dan deportasi juga membantu mereka menangkap orang-orang yang sedang dicari polisi karena dugaan tindak kriminal.
Pemerintah akan terus menegakkan hukum imigrasi, tambah Kamandangi ia juga memperingatkan pengunjuk rasa tidak boleh melakukan penggeledahan rumah dan. memeriksa secara ilegal bisnis yang dicurigai melindungi imigran tanpa dokumen.
Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengakui kekhawatiran warga tentang imigrasi.
Namun ia mengecam segala serangan terhadap para migran Damemperingatkan warga negara agar tidak main hakim sendiri.
Afrika Selatan adalah negara terkaya di benua ini dan telah lama menarik para migran yang mencari peluang ekonomi lebih baik, termasuk beberapa. yang memasukinya secara ilegal.