Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengatakan bahwa pemerintah daerah harus memperkuat Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Menurut dia, TP PKK adalah mitra penting pemerintah untuk mendukung program Asta Cita dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ribka menjelaskan bahwa TP PKK memiliki jaringan yang sangat luas, sampai ke tingkat keluarga. Karena itu, organisasi ini menjadi ujung tombak dalam berbagai program pembangunan di masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ribka saat menggantikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di acara Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak PKK. Acara ini bertema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045” dan digelar di Hotel Claro, Makassar, pada Sabtu 11 Juli 2026.
Ribka menambahkan, TP PKK adalah organisasi yang sudah berkembang dan bekerja sampai ke desa-desa. Karena itu, penguatan peran TP PKK sangat penting, terutama untuk pembangunan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“TP PKK bisa menggerakkan potensi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia,” kata Ribka.
Dia menekankan bahwa pemerintah daerah harus mendukung program PKK, termasuk dengan menyediakan anggaran yang memadai. Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi program PKK.
“Kami dari Kemendagri sudah mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus untuk program PKK di daerah,” jelasnya.
Menurut Ribka, dukungan pemerintah daerah sangat penting agar program PKK berjalan optimal. Dia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran jangan sampai mengurangi komitmen daerah untuk mendukung program PKK.
“PKK adalah urusan penting yang harus didukung oleh APBD,” tegasnya.
Ribka juga berterima kasih kepada TP PKK Pusat dan semua jajaran TP PKK di Indonesia yang terus berkontribusi dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat. Dia berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TP PKK makin kuat, sehingga 10 Program Pokok PKK bisa berjalan dengan baik.
Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta Kepala BPOM Taruna Ikrar. Pelindung TP PKK, Selvi Gibran Rakabuming, juga hadir bersama anggota Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta pejabat lainnya.