Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan bahwa nilai ekonomi perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai sekitar Rp5 triliun (sekitar US$277,7 juta). Ini bisa terjadi jika dikelola dengan baik, bertanggung jawab, transparan, dan mengutamakan kepentingan publik.
Antoni menjelaskan, skema perdagangan karbon ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama pembangunan.
“Untuk tahap awal ini, sudah ada empat proyek karbon. Terdiri dari tiga proyek dengan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek perhutanan sosial,” ujarnya dalam acara penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan untuk proyek karbon serta peresmian Pusat Karbon Kehutanan Indonesia.
Antoni menambahkan, proyek-proyek ini berpotensi mencegah sekitar 30 juta ton setara CO2 dalam emisi gas rumah kaca.
Dia mengatakan, potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tiga proyek di lahan seluas sekitar 2.250 hektar itu bisa mencapai sekitar Rp500 miliar.
“Itu baru dari empat area. Kita punya potensi area sekitar 12,7 juta hektar untuk perdagangan karbon. Jika bisa dimanfaatkan, Indonesia punya peluang besar untuk mengembangkan ekonomi karbon. kata menteri tersebut.
Ia menekankan bahwa potensi ekonomi karbon Indonesia hanya bisa maksimal melalui tata kelola hutan yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi serta manipulasi.
“Dengan tata kelola seperti itu, hutan Indonesia bisa menjadi lebih hijau sekaligus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ekonomi hijau adalah salah satu mesin pertumbuhan baru yang diharapkan bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” katanya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan perdagangan karbon juga menjadi instrumen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan pasar karbon dan berbagai skema perdagangan karbon lainnya, serta meningkatkan ekonomi desa. Ini adalah arahan penting dari Presiden Subianto.