Jakarta (ANTARA) – Indonesia berpotensi menghemat antara Rp170 triliun hingga Rp200 triliun (setara dengan $9,49 miliar hingga $11,17 miliar dolar AS) setiap tahun dengan menghilangkan ‘kesalahan inklusi’ dalam distribusi subsidi bahan bakarnya, menurut Dewan Energi Nasional (DEN).
Anggota DEN, M. Fadhil Hasan, menyatakan bahwa reformasi model distribusi subsidi saat ini akan membuka ruang fiskal yang besar, sehingga negara dapat mengarahkan dana kritisnya untuk program-program kesejahteraan sosial yang tertarget.
“Dana tersebut kemudian bisa digunakan untuk perlindungan sosial dan program publik lainnya,” kata Fadhil di Jakarta pada Kamis (25 Juni).
Menurutnya, kesalahan inklusi terjadi ketika bantuan negara secara tidak tepat mengenai individu-individu yang tidak memenuhi kriteria berpendapatan rendah dari program tersebut.
Fadhil menyoroti ketidakseimbangan parah dalam kerangka subsidi saat, ia mencatat bahwa 20 persen populasi terkaya saat ini menerima lebih dari 50 persen dari seluruh subsidi BBM da kompensasi pemerintah.
Mengutip data terbaru, ia menunjukan bahwa 10 persen populasi terkaya menerima subsidi BBM senilai Rp2,5 juta ( $139,66 dolar AS) per kapita setiap tahunnya.
Sebaliknya, 10 persen termiskin hanya menerima p50.000 ( $2,79 dolar AS) per kapita setiap tahunnya melalui mekanisme subsidi dan kompensasi yang digabungkan.
Fadhil mengkritik sistem saat ini sebagai tidak adil, dengan argumen bahwa subsidi yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi rumah tangga miskin justru memberikan melan lebih banyak kepada warga yang berada.
Dirinya juga mengatakan bahwa baik pemerintah maupun DPR tanggung perdam atas besarnya ruang untuk pengurangan, yang secara fundamental, kesalahan inklusi harus diminiusasi.
Untuk konsumsi masalah ini, anggota DEN merekomendasikan perombakan penyesuaian dinamika ku mulai diartikan dengan pentingan tertapit
[TERJEMAHAN SELESAI]