Vusimusi “Cat” Matlala, tokoh sentral dalam penyelidikan korupsi besar di tubuh kepolisian Afrika Selatan, telah mengaku bersalah atas tuduhan korupsi, penipuan, dan pencucian uang sebagai bagian dari kesepakatan dengan jaksa penuntut negara.
Ia dituduh menyuap pejabat tinggi polisi demi memenangkan tender senilai 360 juta rand (setara 22 juta dolar AS atau 16,5 juta poundsterling) untuk perusahan kesehatannya, Medicare24, pada tahun 2024 kemarin.
Jaksa negara, Santhos Manilall, mengungkapkan bahwa kesepakan pleidoi ini – yang belum disetujui oleh hakim – mensyaratkan Matlala untuk memberikan kesaksian yang memberatkan “pejabat-pejabat tinggi negara”.
Kepala kepolisian, Jenderal Fannie Masemola, adalah salah satu yang menghadapi dakwaan terkait kasus ini. Ia membantah semua tuduhan tersebut.
Di hadapan pengadilan di Pretoria, Manilall menyatakan butuh waktu nyaris dua bulan negosiasi untuk merampungkan kesepakatan ini.
Apabila disetujui, kesepakatan itu akan membuat Matlala, 49 tahun, mendekam di penjara selamat delapan tahun.
Pengacara negara berkata bahwa “pengorbanan” putusan yang lebih ringan ini sepadan, karena “untuk pertama kalinya kita punya terdakwa yang… memberi kami detil-detil yang selama ini tidak bisa kami dapatkan.”
Sebagai syarat perjanjian, Matlala wajib memberikan kesaksian jujur dan terus terang pada persidangan nanti. Sang hakim di pengadilan Pretoria diperkirakan akan memutuskan penerimaan kesepakatan pleidoi ini pekan depan.
Selain itu, Matlala – yang juga berhadapan dengan dakwaan pembunuhan terpisah dan menyangkalnya – sempat disebut dalam kesaksian penyelidikin korupsi yang disebut Komisi Madlanga sebagai bagian dari kartel narkoba yang menyusup ke kepolisian.
Ia belum berkomentar atas tuduhan ini, namun saat bersaksi dalam penyelidikan korupsi parlementer tahun lalu, ia membantah kenal dekat dengan pejabat senior kepolisian dan politisi.
Matlala sendiri juga belum kunjung hadir di hadapan Komisi Madlanga.
Para saksi dalam penyelidikan yang dimulai September lalu itu telah menuding adanya kolaborasi antara tokoh kriminal bawah tanah dan pejabat tinggi polisi.
Komisi ini digelar setelah petinggi polri, Letnan Jenderal Nhlanhla Mkhwanazi, menuding tanpa bukti pada Juli lalu bahwa kelompok kejahatan terorganisir berhasil menginfiltrasi pemerintah.