Wakil Menteri Kehutanan Indonesia, Rohmat Marzuki, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial agar bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.
“Tantangan yang kita hadapi sekarang tidak lagi cuma soal memperluas kawasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas pengelolaan, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelompok-kelompok, memperluas akses pasar, dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” ujar Rohmat dalam pernyataannya pada Selasa.
Ia mengatakan Kementerian Kehutanan tengah menggalakkan pengembangan agroforestri lewat program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE).
Melalui program ini, pemerintah menyediakan bibit dan pendampingan bagi kelompok tani hutan untuk membantu mereka mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terintregasi.
Menurut Rohmat, agroforestri menawarkan solusi untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi dan konservasi hutan.
“Kami ingin masyarakat mendapat penghasilan yang lebih baik sambil tetap memastikan kelestarian hutan. Untuk itu, penting menempatkan agroforestri sebagai pondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” katanya.
Berita terkait: Pemerintah dorong perhutanan sosial jadi jaring pengaman kesejahteraan
Per Mei 2026, Kementerian Kehutanan telah memberikan akses ke 8,34 juta hektar lahan perhutanan sosial kepada lebih dari 1,43 juta rumah tangga melalui berbagai skema, didukung oleh lebih dari 16.000 kelompok usaha perhutanan sosial.
Rohmat juga menyoroti peluang masyarakat hutan untuk mendapatkan manfaat dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program swasembada pangan dan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan program Koperasi Desa Merah Putih.
Wakil menteri itu menyatakan yakin produk agroforestri dan komoditas lain yang dihasilkan masyarakat hutan bisa menjadi bagian dari rantai pasokan yang mendukung inisiatif-inisiatif tersebut.
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian juga memperkuat kerja sama untuk mendukung program swasembada pangan nasional tanpa membuka kawasan hutan baru.
“Tujuan kami bukan membuka kawasan hutan, tetapi mengoptimalkan lahan yang sudah bisa diakses melalui perhutanan social untuk meraih keuntungan ekonomi sambil menjaga fungsi hutan,” kata Rohmat.
Berita terkait: Menteri dorong kehutanan multiusaha untuk dukung hutan produktif
Berita terkait: Kementerian konfirmasi peluang investasi kehutanan untuk perdagangan karbon
Penerjemah: Arnidhya Nur, Tegar Nurfitra Putra Rofian
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026