Lembaga anti korupsi Indonesia (KPK) mengatakan akan menilai kebutuhan institusionalnya setelah Presiden Prabowo Subianto meminta lembaga pengawas dan penegak hukum yang lebih kuat untuk memberantas penyalahgunaan dana negara.
“Kami akan mengidentivikasi apa yang dibutuhkan, baik sumber daya manusia, anggaran, pembiayaan operasional atau dukungan lainnya. Ini perlu diskusi lebih lanjut,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Kamis.
Setyo menjelaskan komisi tersebut akan membahas masalah ini secara internal dengan melibatkan seluruh wakil bidang di lingkungan lembaga.
p Bagi KPK, pernyataan presiden dianggap sebagai bukti dukungan dan komitmen terhadap upaya anti-korupsi di Indonesia.
“Komitmen presiden telah ditunjukan dalam beberapa cara. Tidak ada intervensi dalam penegakan hukum, juga ketegasan serta berbagai langkah lainnya,” tambahnya.
Prabowo menyatakan dukungan untuk memperkuat lembaga pengawas dan penegakan hukum saat pertemuan nasional program Makan Bergizi Gratis pada 3 Juni lalu.
Ia meminta beberapa instansi, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK dan Koberatan Tinggi, untuk mengajukan apa yang mereka butuhkan demi meningkatkan kinerja.
Presiden mengatakan, lembaga pengawas dan penegak hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan uang publik dan menjaga otoritas negara.