Jepang Tolak ‘Militerisme Baru’, Tuduh China Persenjataan Cepat

Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menuduh China kurang transparan dalam hal militer dan menekankan pentingnya dialog demi stabilitas kawasan.

Diterbitkan Pada 31 Mei 2026

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, membantah tudingan bahwa Tokyo tengah mengejar “militerisme baru” dan sebaliknya menuduh China dengan cepat memperluas kekuatan militernya tanpa transparansi yang memadai.

“China terus meningkatkan belanja pertahanannya pada level yang tinggi,” ujar Koizumi pada hari Minggu di Shangri-La Dialogue yang berlangsung di Singapura.

Kisah yang Direkomendasikan

daftar 3 itemakhir daftar

“Pendekatan eksternal China dan aktivitas militernya merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi Jepang dan komunitas internasional secara bersamaan,” tambahnya.

“Coba pikirkan. Ada negara yang memiliki gudang senjata nuklir besar dan pembom strategis. Jepang tidak memiliki semua senjata itu, tetapi justru Jepang yang dilabeli ‘militerisme baru’?”

Koizumi menuturkan bahwa rekam jejak Jepang sejak Perang Dunia II “berbicara sendiri,” merujuk pada kepatuhannya terhadap hukum internasional dan komitmennya pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, berbarengan dengan upaya menopang “tatanan internasional yang bebas dan terbuka.”

Pada bulan Mei, Kementerian Luar Negeri China menyerukan negara-negara Asia Pasifik untuk waspada dan “bersama-sama menolak tindakan gegabah neo-militerisme Jepang.”

Dalam forum di Singapura itu, perwakilan China, Mayor Jenderal Meng Xiangqing, mengkritik Jepang.

“Saya sangat ragu apakah sebuah negara yang belum sepenuhnya memberantas warisan toksik militerisme berhak untuk banyak bicara tentang kerja sama pertahanan dalam forum internasional dan apakah negara itu bisa mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional, khususnya negara-negara Asia yang pernah dijajahnya,” ujarnya.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, kiri, berbicara dengan Koizumi pada Shangri-La Dialogue ke-23 pada 29 Mei 2026 [Jam Sta Rosa/AFP]

Hubungan antara Jepang dan China memburuk ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperingatkan pada bulan November bahwa serangan hipotesis China terhadap Taiwan dapat mengundang respons militer dari Jepang.

MEMBACA  Pembunuh Bayaran Ditawarkan $71,000 untuk Pembunuhan Reporter Kanada

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dengan mengabaikan keberatan dari pemerintah pulau itu (Taiwan).

Koizumi menyatakan bahwa transparansi terlahir dari “diskusi dan dialog” dan menyayangkan bahwa China tidak mengirimkan menteri pertahanannya ke konperensi tersebut, tetapi ia bersikeras bahwa pintu Jepang tetap terbuka untuk keterlibatan.

“Kami terus membuka pintu,” kata Koizumi, sambil menegaskan kembali komitmen Jepang untuk berdialog dengan China dan pelaku regional lain demi mendorong stablitas.

Di tengah ekspansi dan modernisasi militer China yang pesat, Jepang pun tengah membenahi kebijakan pertahanannya sendiri. Bulan lalu, kabinet Takaichi menghapuskan larangan ekspor persenjataan mematikan—sebuah perubahan besar dalam kebijakan pasifis pasca-perang negaranya (Jepang).

Jepang Mendesak Persatuan

Terpisah pada hari Minggu, Koizumi memuji tekad Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, untuk Asia Pasfiki, tetapi pada saat yang bersamaan ia menekankan perlunya terus membangun koalisi yang kuat di seluruh dunia.

“Perpecahan memperlemah pencegahan. Persatuan memperkuat pencegahan,” demikian yang dikatakannya di konferensi di Singapura itu.

“Apabila kesenjangan muncul di antara Amerika Serikat, Eropa dan negara-negara sekutu serta mitra, maka suastu kekuatan yang menjadikannya sebagai peluang pasti akan masuk,” jelas Xi.
“Kita harus mencegah situasi seperti itu. Kita harus terus melanjutkan kerja sama. Saat inilah saatnya membuat kerja sama kita semakin kuat.”
.

Tinggalkan komentar