Krisis yang dipicu oleh perang AS-Israel melawan Iran telah berdampak signifikan terhadap negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) pada tataran yang berbeda-beda.
Oman nyaris tidak merasakan guncangan; pelabuhan dan terminalnya tetap beroperasi normal. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mampu mengalihkan sebagian ekspor minyak mereka melalui terminal di Yanbu dan Fujairah untuk menghindari Selat Hormuz. Sebaliknya, Kuwait, Bahrain, dan Qatar praktis terputus dari pasar global dan menghadapi prospek kontraksi ekomoni.
Dalam situasi seperti ini, negara-negara GCC, lebih dari sebelumnya, perlu menunjukkan persatuan dan mengatasi krisis melalui tindakan kolektif. Masalah solidaritas ini bukanlah tentang menunjukkan kebajikan semata kepada tetangga. Ini tentang membangun mekanisme sekarang yang dapat mengurangi konsekuensi dan nilai dari setiap ancaman penutupan di masa depan. Ini tentang keberlangsungan eksistensi ide persatuan GCC dan pengaruhnya di panggung global.
Tindakan Kolektif, Kepentingan Bersama
Bahkan jika semacam kesepakatan tercapai di antara pihak-pihak yang bertikai saat ini, GCC akan terus menderita di bawah bayang-bayang penutupan yang hampir berlangsung tiga bulan ini. Negara-negara anggota menghadapi risiko kehilangan klien karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban atau dianggap sebagai pemasok berisiko. Hanya upaya bersama yang bisa menghentikan kejatuhan bebas.
Sejauh ini, pendekatan yang mementingkan diri sendiri—kepentingan diri sendiri—lebih dominan daripada tindakan kolektif. Contohnya, keputusan UEA keluar dari OPEC sebagian besar didorong oleh persepsi kepemimpinan Emirat bahwa krisis Selat Hormuz adalah peluang untuk merebut pangsa pasar minyak yang lebih besar.
Jika tren respons krisis secara sepihak ini berlanjut, akan ada konsekuensi ekonomi yang serius bagi seluruh GCC dan mengancam eksistensinya. Tanpa mekanisme pembagian beban (burden-sharing), negara-negara Teluk pada akhirnya akan saling bersaing dalam sebuah permainan zero-sum (saling mengalahkan). Ini akan mengurangi pengaruh GCC sebagai blok regional dan melemahkan kemampuannya untuk memengaruhi pasar energi.
Sampai saat ini baru ada beberapa demonstrasi solidaritas dalam retorika. Selama pertemuan konsultatif GCC di Jeddah pada 28 April, para pemimpin Teluk berusaha menunjukkan persatuan dan membahas kemungkinan jalan keluar dari krisis. Pertemuan itu melahirkan diskusi tentang langkah praktis yang bisa diambil negara-negara GCC, namun belum ada tanda-tanda bahwa diskusi tersebut telah melampaui tataran para ahli.
Meski demikian, ada langkah-langkah praktis yang sekarang dapat diambil GCC untuk membantu mengatasi krisis saat ini dan memastikan stabilitas menghadapi risiko di masa depan. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan pengaturan swap.
Swap sebagai Instrumen Solidaritas
Ada tiga mekanisme swap yang relevan untuk dipertimbangkan GCC: swap fisik, swap kontraktual, dan swap kualitas. Kesepakatan swap fisik dan kontraktual memungkinkan satu pihak untuk menyerahkan komoditas yang setara guna memenuhi kontrak atas nama pihak lain.
Sementara itu, swap kualitas mempertukarkan satu tingkatan (grade) atau produk dengan yang lain untuk menyesuaikan kebutuhan bahan baku (feedstock) kilang atau mengoptimalkan biaya transportasi.
Dengan demikian, alih-alih kargo Kuwait, Qatar, atau Bahrain secara fisik melewati Selat Hormuz, pembeli dapat menerima substitusi yang dapat diterima di Yanbu, Fujairah, Duqm, Ras Markaz, Sohar, Qalhat, Singapura, India, Korea, Jepang, atau Eropa. Sementara itu para pihak yang terlibat menyelesaikan pembayaran melalui pengiriman di masa depan, kompensasi tunai, pertukaran produk, atau biaya volume yang disimpan (retained-volume fee).
Swap tidak mengharuskan komoditas yang terjebak segera dipindahkan. Mekanisme ini membutuhkan transparansi hak kepemilikan, penilaian (valuasi), dan rekonsiliasi yang transparan, sehingga komoditas pengganti dapat dikirimkan ke pengguna akhir.
Oleh karena itu, kesepakatan swap yang terkuat menyerupai sistem kliring (clearing system). Mekanisme ini paling dapat diandalkan jika dibangun sebelum krisis, tetapi juga bisa dirakit selama krisis jika para pihak sudah memiliki pengalaman perdagangan sebelumnya, basis pelanggan tepercaya, atau infrastruktur fisik alternatif yang dapat digunakan.
Faktanya, kesepakatan swap bukanlah hal yang sepenuhnya asing bagi negara-negara anggota GCC. Pada 2013, ketika Mesir gagal memenuhi kewajiban gasnya, Qatar setuju untuk mengekspor gas alam cair (LNG) miliknya sendiri langsung ke pelanggan yang tidak dapat dilayani Mesir, sementara Mesir menyalurkan gasnya untuk kebutuhan domestik.
Pada 2021, Perusahaan Minyak Nasional Emirates (ENOC) milik UEA memenangkan tender untuk menukar 84.000 ton bahan bakar minyak Irak dengan 30.000 ton bahan bakar minyak Kelas B dan 33.000 ton gas minyak untuk dipasok ke Lebanon. Pada 2024, Oman LNG milik negara melakukan sekitar dua tender swap per bulan; kargo Atlantik yang berasal dari Amerika Serikat dikirim ke Spanyol, sementara perusahaan tersebut mengirimkan LNG-nya ke klien di Asia.
Semua contoh ini menunjukkan bahwa negara-negara Teluk dan perusahaan energi nasional mereka memiliki keahlian yang diperlukan untuk menjalankan swap intra-GCC.
Cara paling praktis untuk menerapkan kesepakatan semacam itu saat ini adalah dengan mendirikan fasilitas swap energi melalui mekanisme kliring (penyelesaian utang piutang) yang terkoordinasi di antara perusahaan minyak nasional, kilang regional utama, pedagang (trader) terpilih, perusahaan asuransi, bank, dan pembeli utama Asia dan Eropa:
c Fungsinya adalah mencocokkan kewajiban yang terhambat dengan alternatif pengiriman dan merekonsiliasi nilainya di kemudian hari.
Asuransi untuk Masa Depan
Implementasi pengaturan swap apa pun memerlukan upaya substansial untuk mengoperasionalkannya, belum lagi kemauan politik, kepercayaan, dan tekad bersama yang tinggi. Selain itu, saat ini terdapat keterbatasan fisik sebelum pengaturan apa pun dimulai, dikarenakan infrastruktur GCC tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan sepenuhnya volume ekspor yang melewati Selat Hormuz.
Dalam jangka pendek, pengaturan swap berarti satu kelompok negara—Arab Saudi, Oman, dan UEA—harus mengorbankan sedikit pendapatan dan pangsa pasar demi keuntungan negara lainnya, yaitu Qatar, Bahrain, dan Kuwait. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan sebagian kapasitas ekspor, penyimpanan, atau transportasi mereka saat ini. Namun dalam jangka panjang, semuanya akan mendapat manfaat.
Panggilan kritis terletak pada Arab Saudi, yang memiliki opsi terbesar untuk menghindari Selat Hormuz dan menyediakan cadangan minyak mentah siap kirim (deliverable crude) terbesar. Kredibilitasnya di mata pelanggan, keakraban global dengan tingkatan (grade) minyak Saudi, infrastruktur ekspor Laut Merah, dan kapasitas perdagangan Aramco menjadikannya pilar utama dari setiap sistem swap di masa depan.
Melengkapi perannya sebagai regulator pasar di OPEC/OPEC+ dengan kepemimpinan di dalam GCC, Riyadh dapat membantu menstabilkan pasar dengan menutupi kargo prioritas untuk pembeli strategis.
UEA juga dapat memainkan peran utama dengan memanfaatkan kapasitas ekspornya melalui Fujairah. Hal yang sama berlaku untuk Oman, yang memiliki kapasitas penyimpanan minyak mentah di Ras Markaz, kapasitas penyulingan di Duqm, pengalaman LNG, dan pelabuhan yang dapat menerima serta mengirim kargo tanpa harus melintasi Selat Hormuz.
Jika kesepakatan swap semacam ini diterapkan, hal itu dapat memperkuat persatuan GCC dan membantu para anggotanya menghindar dari persaingan ekonomi internal di masa depan. Lebih penting lagi, langkah ini dapat mendorong dimulainya proyek infrastruktur regional yang lebih besar untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz yang juga akan mengurangi nilainya sebagai alat geopolitik yang digunakan untuk melawan kawasan Teluk.
Jika mekanisme dan infrastruktur swap yang berfungsi baik tersedia untuk digunakan setiap kali ada ancaman penutupan, klien akan merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan hubungan dengan semua pemasok Teluk. Dalam jangka panjang, ini dapat berfungsi sebagai asuransi GCC terhadap gejolak baru di kawasan tersebut.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulisnya sendiri dan belum tentertu mencriminkan sikap redaksional Al Jazeera.