Kamis, 21 Mei 2026 – 09:25 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menyoroti gejala kronis rusaknya orientasi kekuasaan. Menurut dia, kebijakan publik sampe pengangkatan pejabat sekarang sengaja ‘diakali’ buat kepentingan tertentu, bukan untuk melayani rakyat.
Hal ini disampaikan Sudirman Said abis nobar film Pesta Babi bareng tokoh masyarakat di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026 malem.
“Ada gejala akut, negara yang dulunya alat pembagi kemakmuran dan pencipta keadilan, sekarang direduksi jadi mesin elektoral,” ujar Sudirman, dikutip Kamis, 21 Mei 2026.
Dia juga nyorotin arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai nggak inklusif. Soalnya, kata dia, anggaran negara sekarang bukan buat rakyat, melainkan cuma buat pejabat doang. “APBN dibagi, tapi nggak untuk seluruh rakyat. Pejabat ditunjuk, nggak untuk melayani rakyat,” tegasnya.
Sementara, Eks Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, jelasin gimana ongkos politik yang mahal memaksa para elite melakukan cara-cara ekstraktif cuma buat balas budi penyokong dana. “Kita bisa lihat secara elektoral, gimana elite politik dapatin pendanaan. Karena besarnya ongkos politik, cara-cara eksploitatif dan ekstraktif pun dilakukan. Dana dari pengusaha yang nggak gratis itu, servisnya dikembalikan sama politisi ke yang biayain,” ungkap Annisa.
Dia bilang, dampak paling nyata dari sekutu antara mesin elektoral dan modal adalah hancurnya daerah-daerah kaya sumber daya alam, kayak Papua. bukannya dapet keadilan distribusi kemakmuran, rakyat Papua malah dihadapin sama militerisme dan eksploitasi ugal-ugalan.
Tokoh hukum senior Todung Mulya Lubis menengarai, pendekatan keamanan yang masif di Papua itu bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya. “Militer hari ini ada di mana-mana. Dari presiden ke presiden, benih kolonialisme kuat terasa di Papua. Kita kerap lupa, Papua bagian dari Indonesia,” kata Todung.
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, nambahin, eksploitasi di Papua berjalan berlapis-lapis di atas timpang yang udah menganga. “SDA hilang entah ke mana, meninggalkan mereka dalam ketimpangan. Belum cukup, terus dieksploitasi. Saya kira kita harus bisa ngomong ‘cukup’ atas penderitaan Papua,” ucap Beka.
Trus, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin ngelingetin, kita harus ngembaliin fungsi negara sebagai distributor keadilan dan dimulai dari meluruskan lagi relasi manusia dengan alam. ‘Kita ini hakikatnya cuma nitip aja buat pelihara dan rawat alam, bukan buat kuasai dan miiliki,'” kata Lukman.