Orang-orang Republik berupaya
mengalokasikan dana publik sebesar $1 miliar untuk peningkatan keamanan Dinas Rahasia (Secret Service) yang terkait dengan proyek tersebut.
Dipublikasikan pada 17 Mei 2026
Seorang pejabat senior Senat Amerika Serikat telah memasang hambatan besar bagi kaum Republikan ketika mereka berniat menggunakan uang pajak untuk peningkatan keamanan yang terkait dengan rencana pembangunan ballroom (ruang dansa) gedung Putih milik Presiden Donald Trump.
Parlemen Senat, Elizabeth MacDonough, memutuskan pada hari Sabtu bahwa pendanaan yang diusulkan ini, sebagaimana tertuang dalam RUU belanja, tidak sesuai dengan aturan anggaran Senat. Hal ini diungkapkan oleh seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat.
Kisah yang Direkomendasikan
Trump beberapa kali mengatakan bahwa pembangunan ballroom tersebut akan didanai melalui sumbangan pribadi sebesar $400 juta. Namun, Partai Republik juga mengupayakan pendanaan sebesar $1 miliar bagi Dinas Rahasais untuk membiayai perbaikan keamanan yang terkait dengan ballroom dan fasilitas bawah tanah lain yang direncanakan.
Partai Demokrat mengkritik keras proposal ini, dengan menyebutnya sebagai proyek kemewahan yang tak perlu, terlebih di saat banyak rakyat Amerika tengah kesulitan akibat biaya hidup yang terus naik, termasuk harga bahan bakar yang lebih tinggi.
Trump, mantan pengembang properti, sangat mempromosikan proyek ini dan menyebutnya sebagai “bangunan terbaik dalam kategorinya di mana pun di dunia.”
Menurut kantor Senator Jeff Merkley, anggota Demokrat senior di Komite Anggaran Senat, MacDonough telah berkesimpulan bahwa pendanaan untuk masalah keamanan ini tidak dapat disahkan melalui proses anggaran cepat (fast-track budget) yang sedang dimanfaatkan oleh Partai Republik demi menghindari keharusan memperoleh 60 suara di Senat.
Kaum Republik menguasai mayoiritas Senat dengan 53 kursi berbanding 47, sehingga akan sulit memperoleh cukup dukungan dari kubu Demokrat jika keputusan tersebut tidak diubah.
Merkley mengatakan Demokrat akan terus menentang setiap upaya perombakan undang-undang.