Presiden Joko Widodo mendesak agar lebih banyak lulusan dokter dan spesialis dari universitas dan rumah sakit di Indonesia untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga medis di Indonesia. “Saya mendengar bahwa banyak rumah sakit tidak memiliki spesialis tertentu terkait dengan, misalnya, MRI, cath lab, dan untuk mammogram,” katanya setelah menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2024 di Tangerang Selatan, Banten, pada hari Rabu.
Pada kesempatan tersebut, kepala negara menyoroti kekurangan dokter dan dokter spesialis sebagai masalah terbesar di sektor kesehatan di Indonesia. Merujuk pada data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2019, Jokowi menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1.000 penduduk, atau di bawah standar WHO satu dokter per 1.000 penduduk. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan merevisi Undang-Undang Kesehatan pada tahun 2023, yang antara lain akan menyederhanakan sistem pendidikan bagi calon dokter spesialis. “Di tingkat perguruan tinggi, kita akan membuka sebanyak mungkin kesempatan untuk pendidikan spesialis sambil tetap memperhatikan kualifikasi dan screening,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menekankan pentingnya distribusi yang sama dari tenaga medis dan kesehatan di seluruh negeri dalam menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Dia menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut telah dilakukan, termasuk pemberian tiga ribu beasiswa untuk sumber daya manusia kesehatan oleh Badan Pengelola Dana Pendidikan Indonesia (LPDP) dan Kementerian Kesehatan. Tarmizi menyatakan bahwa beasiswa tersebut ditujukan untuk menarik dokter umum untuk mengikuti pendidikan spesialis, karena 30 dari 38 provinsi di Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter spesialis.
Selain beasiswa, pihaknya juga meluncurkan pendidikan berbasis rumah sakit untuk menghasilkan lebih banyak tenaga medis untuk distribusi yang lebih merata dari sumber daya manusia kesehatan. “Kami berharap lebih banyak rumah sakit dapat mendukung program ini, bukan hanya rumah sakit pemerintah tetapi juga rumah sakit swasta atau rumah sakit BUMN untuk mengembangkan proses pendidikan berbasis rumah sakit,” katanya.
Selain itu, kementerian telah menyederhanakan pendaftaran Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi dokter. “Semua upaya ini diikuti dengan dukungan bagi diaspora Indonesia untuk kembali ke negara dan membantu adaptasi dan proses mereka untuk kembali bekerja di sini,” katanya.