Lebih dari dua bulan sejak perang AS-Israel terhadap Iran dimulai, tampaknya kita sedang menuju krisis pangan global lainnya. Konflik ini mendongkrak biaya bahan bakar, pupuk, plastik, dan transportasi, sehingga harga pangan melonjak bagi masyarakat dari Manila hingga Quito. Kini produksi pangan pun terancam, karena sekitar 20 persen dari ekspor pupuk global tidak dapat melewati Selat Hormuz, sementara pengiriman gas alam dan belerang—yang vital bagi produksi pupuk di tempat lain—diblokir.
Lembaga-lembaga interanasional sangat mengkhawatirkan implikasinya bagi Afrika, di mana ratusan juta orang menghadapi kekurangan pangan dan banyak negara sangat bergantung pada impor pangan. Saat ini, sejumlah pejabat tinggi di bank-bank pembangunan menyerukan tindakan segera untuk mengamankan pasokan pupuk bagi negara-negara Afrika demi mengatasi krisis yang mengintai ini.
Kita pernah mengalami situasi serupa. Selama krisis pangan global 2008, bank-bank pembangunan yang sama dan banyak pemerintah Afrika meluncurkan serangkaian program yang menyerahkan sebagian besar lahan Afrika kepada perusahaan agribisnis dan mensubsidi pupuk kimia, baik bagi petani kecil maupun besar.
Beberapa proyek skala besar ini gagal spektakuler, meninggalkan jejak kerusakan yang belum pulih oleh masyarakat. Namun, skema-subskema pupuk bersubsidi pun demikian. Dalam banyak kasus, mereka gagal meningkatkan penggunaan pupuk secara signifikan per petani atau mengurangi kelaparan, serta membuat pemerintah terpuruk dalam utang. Sebagai contoh, Malawi mengeluarkan biaya begitu besar untuk subsidi pupuk saat itu hingga harus memangkas anggaran infrastruktur publik dan pendidikan.
Dilema dalam program-program pupuk ini, dari waktu ke waktu, adalah masalah harga. Pupuk di Afrika tidak hanya mahal; harganya lebih mahal daripada di sebagian besar tempat lain. Perusahaan-perusahaan dan pedagang yang menguasai pasar pupuk memperoleh margin keuntungan 30-80 persen di seluruh benua ini. Ketika harga global naik, mereka menaikkan harga lebih tinggi lagi dan kemudian mempertahankannya, sementara harga di tempat lain mulai turun. Para petani, meskipun dengan harga bersubsidi, kesulitan menutupi biaya produksi mereka. Untuk menghindari utang, mereka harus mengurangi penggunaan pupuk atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali.
Ketergantungan tinggi Afrika pada impor pupuk semakin memperburuk situasi, karena menguras cadangan devisa langka untuk membayar kartel pupuk luar negeri. Dan ketika guncangan pasokan global terjadi, seperti saat ini, negara-negara Afrika mungkin tidak dapat mengakses pupuk apa pun dari pasar internasional.
Upaya untuk meningkatkan produksi di benua itu pun menghadirkan tantangan tersendiri. MiliarderAliko Dangote mengelola pabrik pupuk urea terbesar di Afrika di negara asalnya, Nigeria. Pabrik tersebut mengirimkan sebagian besar urea ke Amerika Serikat dan Brasil, sementara apa yang dijual di pasar domestik atau di negara-negara Afrika lainnya mencerminkan harga yang bisa didapatkannya secara internasional. Pada awal Maret, hanya seminggu setelah AS dan Israel memulai serangan terhadap Iran, perusahaan Dangote menaikkan harga urea sebesar 40 persen.
Membangun lebih banyak pabrik pupuk di Afrika juga akan berarti polusi beracun yang lebih besar bagi komunitas lokal. Masyarakat yang tingggal di dekat pabrik fosfat milik Groupe Chimique Tunisien di Gabes, Tunisia, telah bertahun-tahun berjuang untuk menutupnya karena polusi merusak kesehatan, tanah, dan perairan. Dan dampaknya tidak hanya bersifat lokal. Pupuk kimia adalah salah satu penyumbang terbesar perubahan iklim, menghasilkan lebih banyak emisi gas rumah kaca global dibandingkan dengan perjalanan udara.
Kita harus melihat momen ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Alih-alih meningkatkan produksi pupuk di Afrika untuk menggantikan yang terhambat di Teluk, pemerintah di seluruh kawasan harus segera mengalihkan subsidi dan inisiatif kebijakan untuk mendukung agroekologi.
Faktanya, sebagian besar makanan lokal di Afrika diproduksi tanpa masukan kimia. Petani tidak menggunakan pupuk kimia untuk tanaman tradisional seperti singkong di Afrika Barat, sorgum di Sahel, atau pisang di kawasan Danau Besar. Pupuk tersebut seringkali hanya diperuntukkan bagi tanaman komersial untuk diekspor.
Selain itu, di seluruh Afrika Barat Utara, organisasi petani sedang memajukan metode agroekologi yang menghindari pupuk kimia. Kelompok-kelompok seperti Beo-neere, Convergence des Femmes Rurales pour la Souverainete Alimentaire, dan gerakan Nous Sommes la Solution mendukung pulunan ribu petani di beberapa negara. Di Tunisia, Jaringan untuk Transisi Agroekologi dan Asosiasi Permakultur Tunisia mempromosikan sistem pangan bebas pupuk, termasuk label “Nourriture Citoyenne” (pangan warga negara) untuk produk yang ditanam tanpa masukan kimia.
Berbagai bukti menunjukkan~ bahwa agroekologi dapat meningkatkan produksi pangan di lahan pertanian, memperkuat mata pencaharian petani serta memberikan banyak manfaat bagi ekosistem. Serangkaian studi yang dilakukan pada tahun 2000-an terhadap 208 provek pertanian di 52 negara, yang melibatkan 9 juta petani, menemukan peningkatan hasil panen sebesar 50-100 persen untuk berbagai bahan pangan pokok, termasuk singkong, ubi jalar, jewawut, jagung, dan sorgum, ketika teknik pertanian yang ramah lingkungan diterapkan.
Di Senegal, para peneliti *menemukan bahwa petani yang menggunakan agroekologi memiliki hasil panen 17 persen lebih tinggi dan pendapatan 36 persen lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan mereka yang konvensional; di Brazil, angka ini masing-masing sebesar 49 dan 177 persen. Namun, agar agroekologi mencapai potensi penuhnya, siklus ekonomi yang mengikat petani pada monokultur dan pasar ekspor dengan mengorbankan kebutuhan pangan komunitas mereka sendiri harus diputus.
Agroekologi adalah jalan paling tepat ke depan untuk mengembalikan keberlanjutan dalam sistem pangan kita. Hal ini juga sepenuhnya sejalan dengan seruan tegas dari 60 pemerintah yang berkumpul di Kolombia bulan lalu untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil demi melawan perubahan iklim secara sungguh-sungguh.
Argumen apa lagi yang kita butuhkan untuk memprioritaskan sistem pangan lokal dan pemberdayaan yang ditawarkannya, dibadingkan dengan pupuk berbasis bahan bakar fosil yang hanya memperkuat kendali perusahaan dan disutopia iklim?