DEN HAAG, Belanda (AP) — Para pengacara Armenia meminta Pengadilan PBB tertinggi pada hari Senin untuk menolak kasus yang diajukan oleh Azerbaijan atas wilayah Karabakh yang menuduh Armenia melakukan pembersihan etnis.
Azerbaijan memulai proses di Pengadilan Internasional pada tahun 2021 dalam kasus ini, kurang dari seminggu setelah Armenia membawa kasusnya sendiri terhadap Azerbaijan yang berasal dari perang tahun 2020 di Karabakh yang menewaskan lebih dari 6.600 orang. Azerbaijan meminta pengadilan menolak kasus Armenia minggu lalu.
Dalam kasus yang diajukan oleh Azerbaijan, Armenia menentang yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag. Kasus ini didasarkan pada Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, atau CERD, yang diratifikasi oleh Azerbaijan pada tahun 1996. Menurut Armenia, sebagian besar keluhan berasal dari perang Karabakh pertama, yang berakhir dua tahun sebelumnya.
“Azerbaijan tidak boleh dibiarkan duduk atas keluhannya yang diduga berdasarkan CERD selama hampir 30 tahun, hanya untuk akhirnya mengejar mereka setelah banyak saksi sudah tiada dan bukti telah hilang,” kata Yeghishe Kirakosyan, perwakilan Armenia, kepada pengadilan.
Karabakh berada di wilayah Azerbaijan tetapi berada di bawah kendali pasukan etnis Armenia yang didukung oleh Armenia dari tahun 1994 hingga tahun lalu.
Setelah ketegangan yang berlangsung lama pecah pada tahun 2020, Azerbaijan menguasai bagian wilayah tersebut serta beberapa wilayah yang berdekatan sebagai bagian dari gencatan senjata yang diselenggarakan oleh Rusia. Pada tahun 2023, Azerbaijan melancarkan kampanye militer kilat di Karabakh yang menyebabkan sebagian besar dari 120.000 penduduk wilayah tersebut melarikan diri.
Selama persidangan pada tahun 2021, Azerbaijan mengatakan kepada para hakim bahwa Armenia telah menabur daerah tersebut dengan ranjau darat dan menolak untuk membantu dalam upaya pembersihan.
Armenia membantah melakukan diskriminasi rasial dan mengatakan klaim Azerbaijan tersebut tidak benar.
Pengadilan telah dua kali memerintahkan kedua belah pihak untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketegangan. Pada tahun 2021, para hakim memerintahkan Armenia untuk “mencegah penghasutan dan promosi kebencian rasial” terhadap orang Azerbaijan sambil memerintahkan Azerbaijan untuk mencegah perlakuan buruk terhadap tawanan perang. Dalam perintah darurat kedua tahun lalu, pengadilan memerintahkan Azerbaijan untuk mengakhiri blokade dan memperbolehkan masuknya bantuan kemanusiaan.
Konvensi anti diskriminasi rasial memiliki klausul yang memungkinkan sengketa diselesaikan oleh pengadilan dunia jika negosiasi bilateral gagal mencapai kesepakatan.
Pada bulan Desember, kedua belah pihak setuju untuk memulai negosiasi mengenai perjanjian perdamaian. Namun, banyak penduduk di wilayah perbatasan Armenia menolak upaya demarkasi, melihatnya sebagai Azerbaijan mengintai wilayah yang mereka anggap milik mereka sendiri.
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan bulan lalu bahwa negara Kaukasus perlu segera menentukan batas wilayah dengan Azerbaijan untuk menghindari putaran hostilitas baru.