Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, pada hari Senin mengatakan kalau Indonesia berencana menerapkan bea keluar dan pajak keuntungan tambahan (windfall tax) untuk batu bara dan nikel. Ini dilakukan untuk membantu mengurangi beban subsidi yang meningkat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).“Oh iya, pasti ada (bea keluar dan windfall tax). Tapi ini masih dikoordinasikan sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kalau saya, ya, saya cuma nerima pemasukannya. Masih dibahas sama Menteri ESDM, tapi insyaallah cukup buat nutup kenaikan subsidi APBN kita,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.
Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan pemerintah ke perusahaan atau industri tertentu yang lagi mengalami keuntungan besar secara tiba-tiba karena kondisi eksternal.
Meski gitu, Purbaya belum ngasih tahu berapa besar tarif pajaknya karena aturannya masih tahap penyusunan dan pembahasan antar kementerian.
Dia jelasin kalau ekspor batu bara dan nikel sekarang belum kena bea keluar, ini bikin celah yang bisa dipake buat under-invoicing dan penyelundupan.
“Karena pajaknya nol, nggak ada bea keluar, Bea Cukai nggak bisa periksa barang sebelum dikapalin. Jadinya under-invoicing di situ tuh signifikan banget,” ungkapnya.
Dengan adanya bea keluar, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya wewenang buat ngelakuin pemeriksaan sebelum barang dikirim.
“Saya minta bea keluar ini diterapin biar Bea Cukai bisa periksa barang sebelum berangkat. Dengan cara itu, kita bisa ngontrol kebocoran dari under-invoicing ato penyelundupan,” bilang Bendahara Negara.
Pada saat yang sama, pemerintah juga tetap berkomitmen ngembangin industri hilir, terutama manufaktur baterai berbasis nikel, dan lagi ngitangin insentif buat perusahaan yang pake bahan baku lokal.
“Saya udah sampaikan ini ke Menteri Perindustrian. Intinya, produk yang pake bahan dalam negeri bakal dapet insentif lebih gede. Itu idenya. Masih dibahas,” kata Purbaya.