Pemerintah Provinsi Aceh telah mengalokasikan lebih dari Rp380 miliar atau sekitar US$21,8 juta untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang rusak akibat banjir yang melanda provinsi tersebut tahun lalu.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat semua tahapan, mulai dari perencanaan hingga pembangunan dan pengolahan lahan, supaya lahan pertanian yang terkena bencana bisa segera produktif kembali,” ujar Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir di sini, Senin.
Anggaran tersebut mencakup optimalisasi dan rehabilitasi lahan, sampai pembangunan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi dan jalan usaha tani.
Nasir menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahan pangan dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Rp155,6 miliar telah dialokasikan untuk optimalisasi lahan sawah dengan kerusakan ringan. Program ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas lahan 27.071 hektar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp124,5 miliar dialokasikan untuk pembangunan optimalisasi lahan, yang akan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan lahan senilai Rp24,3 miliar.
Sementara itu, untuk lahan dengan kerusakan sedang, Pemerintah Aceh menjalankan program rehabilitasi lahan dengan total anggren Rp65,2 miliar. Program ini mencakup lima kabupaten dengan luas lahan 4.393 hektar.
“Saat ini, progres pembangunan rehabilitasi sawah rusak sedang yang dilakukan kelompok tani bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mencapai sekitar 3.981 hektar, atau mayoritasdari total target,” katanya.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Aceh telah merencanakan 641 unit pompa irigasi di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar.
Ada juga pembangunan sistem irigasi perpiapan di 13 kabupaten/kota, total 149 unit dengan anggaran Rp14 miliar, serta pengembangan 45 bangunan konservasi dengan anggaran Rp5,4 miliar.