Kementerian Komunikasi dan Digital lagi berupaya memperkuat tata kelola keamanan data untuk membangun ketahanan digital nasional.
Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi ancaman siber dan penyalahgunaan data pribadi, kata Sekretaris Kementerian, Ismail, dalam pernyataannya pada Jumat.
“Biaya untuk menjaga keamanan mungkin terlihat besar. Namun, saat pelanggaran keamanan terjadi di dalam perusahaan, dampaknya bisa menghancurkan fondasi yang sudah dibangun bertahun-tahun,” ujarnya dalam acara R17 Podcast Show Vol. 04 bertema “Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience” pada Kamis (23 April).
“Reputasi yang dipertaruhkan, dan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele,” tambah Ismail.
Dalam upaya meningkatkan keamanan data, pertama, pemerintah sedang menyusun kebijakan dan regulasi pendukung.
Kedua, pemerintah bertindak sebagai pengorkestrasi, yang mengoordinasikan berbagai kegiatan terkait pemanfaatan dan keamanan data, serta pengembangan ekosistem digital nasional dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ketiga, pemerintah melakukan investasi di sektor startegis yang tidak bisa sepenuhnya ditangani oleh bisnis, seperti mengembangkan bakat digital, memperkuat infrastruktur digital, dan meningkatkan konektivitas di daerah terpencil.
Menurut laporan UNODC, kerugian akibat penipuan digital di Asia Timur dan Asia Tenggara diperkirakan mencapai 18 miliar hingga 37 miliar dolar AS pada tahun 2023.
Wilayah Asia Tenggara dianggap sebagai pusat aktivitas kejahatan terorganisir berbasis digital.
Sementara itu, laporan Europol menunjukkan bahwa penjahat siber kini berevolusi menjadi broker data berskala besar yang mengeksploitasi dan memonetisasi data pribadi dalam berbagai rantai kejahatan.
Deputi bidang operasi keamanan siber dan kriptografi BSSN, Bondan Widiawan, menyoroti pentingnya mengembangkan sistem peringatan dini dan memperkuat ekosistem intelijen ancaman yang terpadu antara pemerintah serta sektor privat untuk melawan ancaman siber.
General Manager Virtus Technology Indonesia, Wisnu Nursahid, mengatakan ketahanaan siber telah menjadi persyaratan utama bagi organisasi.
Pendektaan keamanan berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi deteksi, mempercepat respons, dan memperkuat perlindungan tanpa mengganggu operasi bisnis.
Country Manager Cyble, Rangga, menyatakan bahwa jejak digital yang semakin besar meningkatkan risiko pada aset data, terutama dengan meningkatnya aktivitas di forum dan pasar dark web.
Penggunaan teknologi pemantauan dark web dinilai sangat penting untuk meningkatkan visibilitas dan kecepatan deteksi ancamyan.
CEO R17 Group, Hengky Witarsa, menyatakan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri sangat penting dalam melounch ketahanan digital nasional.
“Ketahanan digital hanya bisa dicapai melalui kolaborasi sejati antara regulator dan industri. Kami mendorong pendekatan secure-by-design agar inovasi bisnis bisa berjalan seiring dengan perlindungan data,” jelasnya.