Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdiskusi soal proposal Amerika Serikat untuk mendapatkan akses terbang melintasi wilayah udara Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, para purnawirawan diundang oleh Menteri Sjafrie untuk memberikan analisis dan saran terkait letter of intent (LoI) yang diajukan oleh AS, menurut Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait.
“Para purnawirawan memberikan pertimbangan dan analisa yang sangat bagus, yang kemungkinan akan dibahas bartama lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait serta Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Rico.
Saran, analisa, dan bahkan kritik tersebut akan dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan langkah ke depan – berdasarkan kepentingan pertahanan nasional, tambahnya.
“Ke depan, ini akan menjadi bagian dari evaluasi, perbaikan, dan masukan dalam mengembangkan kebijakan pertahanan negara,” tegas Rico.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan proposal AS soal akses terbang lintas wilayah udaranya, serta menegaskan bahwa permintaan seperti ini memerlukan diskusi lebih lanjut.
Ia mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut akan mempertimbangkah kedaulatan dan kepentingan nasional, yang menjadi prioritas, karena kewajiban pemerintah untuk melindungi negara.
Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Washington sedang mencari akses terbang lintas bagi pesawat militer AS di seluruh Indonesia.
Proposal ini bocor jelang kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Pentagon pada 13 April untuk menandatangani perjanjian Indonesia-AS Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).
Draf tersebut mencakup ketentuan yang mengijinkan penerbangan lintas untuk operasi darurat, respons krisis, dan aktivitas pelatihan yang disepakati bersama.
Isu ini menjadi perhatian dalam politik luar negeri Indonesia, karena banyak yang berpendapat bahwa mengabulkan proposal AS untuk akses terbang lintas akan melemahkan kendali Indonesia atas wilayah udaranya sendiri serta mengurangi kedaulatan negara.
Hal ini juga dapat menimbulkan pertayaan tentang netralitas Indonesia dalam persaingan AS-China di kawasan Indo-Pasifik.