SIGI (ANTARA) – Menteri Sosial Indonesia Saifullah Yusuf mendorong warga yang menghadapi kesulitan ekonomi parah untuk mendaftarkan anak-anak mereka di program pendidikan Sekolah Rakyat yang bebas biaya, guna membantu meningkatkan taraf hidup.
“Baik orang tua maupun negara bertanggung jawab memberikan pendidikan pada anak usia sekolah. Sekolah Rakyat hadir untuk memberi peluang kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu atau sangat miskin agar bisa mengakses pendidikan berkualitas,” ujarnya.
Berbicara kepada pers saat kunjungan ke Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Senin (20 April), Yusuf menekankan bahwa program prioritas nasional ini terutama ditujukan untuk melayani warga yang kurang mampu secara ekonomi.
Mengenai prosedur penerimaan, ia menjelaskan bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah untuk mengunjungi dan memverifikasi keluarga yang terkategori miskin atau sangat miskin dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dia menambahkan, kementerian akan memproses pendaftaran setelah orang tua dan anak dinyatakan memenuhi syarat untuk program ini.
Menteri itu melanjutkan, Sekolah Rakyat adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memajukan pembelajaran wajib 13 tahun bagi semua anak di seluruh negeri, sambil menyeimbangkan aksesibilitas dan kualitas.
Selain pendidikan gratis, lanjutnya, siswa Sekolah Rakyat juga disediakan asrama dan perlengkapan sekolah penting, termasuk laptop.
“Perlu dicatat bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk memungkinkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin yang terdaftar di DTSEN,” tegas Yusuf.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa pemerintah bertujuan menyelesaikan pembangunan fase II Sekolah Rakyat di 97 lokasi di seluruh Indonesia pada Juni 2026.
“Karena program telah memasuki tahap krusial, sangat penting bagi kita semua untuk bekerja sama dalam menyelesaikannya tepat waktu,” ujar menteri tersebut di kantornya di Jakarta pada Jumat (17 April).
Fase II terutama melibatkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen, setelah program tersebut dilaksanakan di fasilitas pemerintah yang ditetapkan sebagai lokasi sekolah sementara sejak tahun lalu.
“Per 14 April, hanya sekitar 20 persen lokasi pembangunan yang mencapai kemajuan 30–40 persen,” kata Hanggodo, mencatat bahwa 70 proyek masih di bawah 30 persen, sementara empat belum memulai konstruksi.
Untuk membalikkan tren yang tidak menguntungkan ini, ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum akan meningkatkan upaya dari unit-unitnya, terutama yang mengawasi infrastruktur strategis, permukiman, dan jalan raya.
Berita terkait: Pemerintah pastikan pendidikan berkualitas di sekolah Sekolah Rakyat
Berita terkait: Menteri dorong penyelesaian tepat waktu Sekolah Rakyat fase 2
Penerjemah: Moh Salem, Tegar Nurfitra
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026