London, Britania Raya – Dua belas universitas di Britania membayar sebuah firma swasta yang dijalankan oleh mantan pejabat intelijen militer untuk “memata-matai” mahasiswa yang berunjuk rasa dan para akademisi, termasuk mereka yang mengekspresikan solidaritas terhadap Palestina, terungkap kini.
Sebuah investigasi bersama oleh Al Jazeera English dan Liberty Investigates berhasil mengungkap bukti bahwa Horus Security Consultancy Limited menyisir unggahan media sosial mahasiswa dan melakukan asesmen rahasia ancaman teror atas nama beberapa institusi paling elite di Britania.
Rekomendasi Cerita
list of 4 items
end of list
Horus, yang mendeskripsikan dirinya sebagai firma “intelijen terdepan”, telah dibayar setidaknya 440.000 pound sterling ($594,000) oleh universitas-universitas sejak tahun 2022.
Berdasarkan dokumen internal, di antara yang dipantau adalah seorang akademisi Palestina yang diundang memberikan kuliah tamu di Manchester Metropolitan University dan seorang mahasiswa PhD pendukung Gaza di London School of Economics.
Sebuah surel internal universitas mengindikasikan bahwa pada Oktober 2024, University of Bristol memberikan daftar kelompok protes mahasiswa yang ingin mereka pantau pergerakannya kepada firma tersebut. Daftar itu mencakup aktivis pro-Palestina dan hak-hak hewan.
Secara total, 12 universitas membayar firma tersebut untuk memantau aktivitas protes di kampus. Lainnya meliputi University of Oxford, Imperial College London, University College London (UCL), King’s College London (KCL), University of Sheffield, University of Leicester, University of Nottingham, dan Cardiff Metropolitan University.
Tidak ada indikasi bahwa aktivitas ini melanggar hukum.
Temuan ini terungkap setelah Al Jazeera English dan Liberty Investigates mengajukan permintaan kebebasan informasi (FOI) kepada lebih dari 150 universitas.
Semua lembaga yang disebut dalam artikel ini dimintai tanggapan oleh Al Jazeera dan Liberty Investigates.
University of Oxford, UCL, KCL, University of Leicester, dan University of Nottingham tidak menanggapi permintaan komentar.
University of Sheffield menyatakan mereka menggunakan jasa eksternal untuk “memindai cakrawala” isu-isu yang dapat memengaruhi universitas, seperti protes besar yang akan datang, dan “tidak tepat” untuk menyatakan hal ini dimaksudkan untuk mencegah aktivisme. Mereka menambahkan bahwa mereka tidak membagikan data mahasiswa kepada Horus atau memerintahkan pemantauan individu, dan prioritas mereka adalah menjaga lingkungan yang aman sembari mendukung protes yang sah.
Imperial College London membantah bahwa layanan yang mereka bayar kepada Horus merupakan bentuk pengawasan terhadap mahasiswa. Mereka juga menyatakan komitmen terhadap kebebasan berpendapat dan menggunakan Horus untuk “membantu mengidentifikasi potensi risiko keamanan bagi komunitasnya, yang dapat mencakup aktivitas protes di sekitar kampusnya. Semua informasi ini berasal dari ranah publik”.
Horus didirikan pada 2006 sebagai sebuah proyek dalam tim keamanan University of Oxford oleh mantan Letnan Kolonel Jonathan Whiteley, yang menyebut memiliki “karir 23 tahun menjalankan operasi keamanan, intelijen, dan kontra-intelijen di seluruh dunia”, menurut situs web perusahaan.
Pada 2020, Kolonel Tim Collins menjadi direktur perusahaan induknya. Ia saat ini tercantum di situs web sebagai satu dari empat pimpinan senior perusahaan yang “membawa seluruh pengalaman dan keahlian luar biasa mereka ke Horus, atas nama klien kami”, dan telah memberikan berbagai pidato di konferensi untuk tim keamanan universitas atas nama firma tersebut.
Dalam tahun-tahun belakangan, ia secara publik menyalahkan peningkatan jumlah dan skala demonstrasi pendukung Gaza di negara-negara Barat pada “kampanye media yang diorkestrasi Rusia/Iran”. Ia lebih lanjut menyerukan agar demonstran non-Britania “yang berperilaku buruk” dideportasi dari Inggris.
Firma tersebut dibayar total 443.943 pound sterling ($587.399) antara Januari 2022 dan Maret 2025 untuk menyediakan intelijen kepada universitas-universitas di Britania dalam berbagai bidang.
Perusahaan menawarkan layanan bernama “Insight”, memberikan klien laporan intelijen sumber terbuka yang disusun menggunakan alat yang mereka kembangkan untuk “memanen berbagai sumber yang luas di internet”. Menurut situs webnya, mereka telah mengintegrasikan Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam operasi mereka sejak 2022.
‘Kekhawatiran Hukum Mendalam’: Pelapor Khusus PBB
Gina Romero, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berkumpul secara Damai dan Berasosiasi, menyatakan: “Penggunaan AI untuk memanen dan menganalisis data mahasiswa dalih intelijen sumber terbuka menimbulkan kekhawatiran hukum yang mendalam.”
Hal itu memungkinkan pengumpulan data mahasiswa dalam jumlah yang tidak proporsional oleh perusahaan-perusahaan yang bebas dari pengawasan publik, dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak dapat mereka antisipasi, jelasnya.
Al Jazeera menghubungi Horus melalui surel dan telepon pada 31 Maret, 1, 7, dan 8 April, serta menghubungi Whiteley melalui surel pada 7 April dan Collins melalui surel dan LinkedIn pada 8 April.
Meski permintaan berulang ini dilakukan, Horus tidak menanggapi pertanyaan Al Jazeera mengenai alegasi yang tercantum dalam artikel ini. Di situs webnya, Horus menyatakan bahwa mereka mematuhi “etika terkuat dalam apapun yang kami lakukan, dan sepenuhnya transparan serta patuh hukum di wilayah mana pun kami beroperasi.”
Tujuh klien universitas Horus menolak permintaan kebebasan informasi dari Al Jazeera dan Liberty Investigates untuk salinan briefing yang mereka terima dari firma tersebut. Empat universitas menyatakan bahwa dokumen itu bersifat rahasia – meski secara lahiriah didasarkan pada informasi yang sudah ada di ranah publik.
Enam universitas berargumen bahwa membebaskan aksesnya akan merusak model bisnis Horus. Pasal 43 Undang-Undang FOI Inggris memang memberikan pengecualian yang memungkinkan badan publik menolak mengungkap informasi yang dianggap sensitif secara komersial.
Informasi ini dapat berpotensi merugikan kepentingan komersial pihak ketiga, seperti kontraktor semacam Horus.
Namun, dokumen serta surel lain yang diperoleh melalui _Freedom of Information Act_ dari tiga universitas—Bristol, LSE, dan Manchester Metropolitan—mengungkap peran perusahaan intelijen swasta tersebut dalam tindakan keras terhadap aktivisme kampus di Britania.
Jo Grady, Sekretaris Jenderal serikat pekerja dosen dan staf universitas terbesar di Inggris (UCU), menyatakan kepada Al Jazeera bahwa sangat “memalukan” institusi-institusi telah “menghamburkan ratusan ribu pound sterling untuk memata-matai mahasiswa sendiri”.
‘Pengawasan Khusus’
Lizzie Hobbs, mahasiswa doktoral yang terlibat dalam protes berencana selama sebulan di LSE pada musim panas 2024, termasuk salah satu yang unggahan media sosialnya dilaporkan ke universitas oleh Horus.
Gelombang aktivisme protes pro-Palestina merebak di kampus-kampus universitas global sejak akhir 2023, dan meningkat pada April 2024, seiring tuntutan mahasiswa agar institusi mereka mengungkap dan menghentikan investasi dalam perusahaan-perusahaan yang dianggap bersekongkol dengan perang genosida Israel di Gaza.
Liberty Investigates memperoleh taklimat yang dikirim kepada tim keamanan LSE pada 18 Juni 2024, berisi unggahan Hobbs di X sehari sebelumnya: “Kami mungkin telah digusur, tetapi sebagai kolektif kami kini lebih kuat dan terorganisir dari sebelumnya!”
Unggahan tersebut adalah satu dari ribuan kiriman mahasiswa yang disusun menjadi “pembaruan harian” tentang aksi pendudukan dan dijual ke universitas seharga 900 pound sterling ($1.215) per bulan.
Hobbs baru mengetahui unggahannya dilaporkan ketika Al Jazeera menghubunginya untuk dimintai keterangan. Ia menyatakan, “Kami tahu universitas melakukan pengawasan, tetapi sungguh mengejutkan melihat betapa sistematisnya hal ini.”
Ia menambahkan, “sangat mencemaskan” menyaksikan betapa besar dana yang “rela diinvestasikan” universitas untuk tujuan ini.
Sebuah surel yang dilihat Al Jazeera dan Liberty menunjukkan bahwa seorang petugas keamanan LSE meneruskan taklimat Horus—yang menyoroti unggahan X Hobbs—kepada rekan sambil berkomentar: “Tampaknya kita dianggap terlalu keras terhadap para pengunjuk rasa!!”
Para mahasiswa memang menuduh institusi mereka bertindak berlebihan setelah universitas mengantongi perintah pengadilan untuk menggusur mereka dari pendudukan gedung yang mereka klaim damai, yang menuntut LSE menarik investasi dari perusahaan terkait Israel. Universitas sendiri menggambarkan protes tersebut mengancam dan bersifat pelecehan.
LSE tidak menanggapi permintaan komentar kami.
Individu lain yang menjadi subjek pemantauan adalah akademisi Palestina-Amerika, Rabab Ibrahim Abdulhadi. Pada 2023, ia diundang berbicara dalam seri kuliah di Manchester Metropolitan University (MMU) yang diadakan pada Juni tahun itu untuk mengenang mahasiswa Britania Tom Hurndall, yang tewas ditembak penembak jitu Israel di Gaza pada 2003.
Liberty Investigates memperoleh dokumen, termasuk surel antara Horus dengan staf universitas serta salinan penilaian yang disiapkan Horus. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa pada 6 April 2023, MMU meminta Horus melakukan “penilaian ancaman” kontraterorisme secara rahasia terhadap akademisi studi Palestina berusia 70 tahun tersebut.
Undang-Undang Kontraterorisme dan Keamanan 2015 mewajibkan universitas mempertimbangkan risiko pembicara eksternal menyampaikan pandangan “ekstremis” yang berpotensi menarik orang ke dalam terorisme. Kewajiban ini berada di bawah program kontraterorisme Prevent pemerintah Inggris, dan menjadi justifikasi MMU atas tindakannya. Namun, Amnesty International dan sejumlah kelompok hak asasi lain mengkritik program Prevent karena secara tidak proporsional menyasar Muslim serta kurang transparan.
Akademisi dari San Francisco State University itu rencananya menyampaikan pidato berjudul “75 Tahun Nakba, Sumoud, dan Solidaritas: Menghormati Tom Hurndall—Martir Palestina”. Ia berkata, “Saya sangat senang diundang berbicara… sangat penting untuk menghormati mereka yang telah mengorbankan nyawa demi menyatakan solidaritas dengan Palestina.”
Abdulhadi mengaku terkejut ketika mengetahui adanya penilaian ancaman terhadap dirinya—juga dari Al Jazeera dan Liberty Investigates: “Prinsipnya seseorang tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya… tetapi mereka justru berasumsi saya bersalah dan mulai menyelidiki saya karena karya akademis saya.”
Ia menambahkan, “Lalu, apa yang harus saya pelajari dan ajarkan untuk menghindari pengawasan serta pemeriksaan tanpa alasan, tidak adil, dan sewenang-wenang ini?”
Horus memberikan laporan enam halaman kepada universitas pada 3 Mei 2023, yang menganalisis penggunaan media sosialnya serta berbagai tuduhan terhadap dirinya oleh kelompok-kelompok pro-Israel. Abdulhadi berhasil mendapatkan salinannya menggunakan hukum data pribadi Inggris.
Laporan itu mencakup tuduhan antisemitisme terhadapnya pada 2014, yang telah dibatalkan oleh universitasnya di California dan pengawas negara bagian California karena tak berdasar, serta tuduhan lanjutan pada 2017 yang ditolak oleh hakim federal karena kekurangan bukti.
Sebuah surel antarpejabat senior universitas yang dilihat Al Jazeera menunjukkan bahwa MMU akhirnya mengizinkan seri kuliah tersebut dilanjutkan pada 26 Juni 2023 di Gedung Manton MMU dengan “kehadiran keamanan yang memadai”. Universitas menilai tidak “ada bukti yang menunjukkan [Abdulhadi] terlibat dalam kelompok yang dilarang di Inggris”, dan setelah Horus menilai terdapat risiko protes “sedang” pada kuliah yang “kemungkinan kecil bersifat kekerasan”.
Surel lain antarstaf senior MMU pada tahun berikutnya menyatakan universitas telah “menugaskan Horus melakukan uji tuntas (_due diligence_) pada pembicara” untuk acara berbeda, yang rinciannya dihitamkan pada salinan yang dilihat Al Jazeera. Universitas menolak mengonfirmasi apakah hal tersebut terkait dengan kuliah peringatan tahun-tahun berikutnya, yang pembicaranya juga berasal dari Palestina.
Juru bicara MMU menyatakan kepada Al Jazeera: “Untuk memastikan keamanan komunitas kami dan pembicara eksternal, kami rutin melakukan pemeriksaan latar belakang dan penilaian sebelum acara untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menentukan langkah keamanan yang diperlukan.”
Secara terpisah, University of Manchester—universitas berbeda di kota yang sama—mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa sejak Juli 2023, mereka telah menugaskan Horus membuat laporan serupa untuk dua pembicara tamu yang akan membahas “isu-isu geopolitik”. Universitas menolak mengungkap identitas pembicara atau mengonfirmasi apakah mereka berasal dari Palestina atau memiliki pandangan pro-Palestina.
Surel internal dari staf University of Bristol kepada Horus mengungkap bahwa institusi tersebut telah membayar setidaknya 8.700 pound sterling ($11.530) untuk layanan peringatan “khusus” yang meliputi “segala hal terkait rencana protes mahasiswa [dan] mencakup semua aktivitas protes di seluruh kota” sejak Mei 2024.
Universitas memberikan daftar kelompok untuk dipantau kepada perusahaan tersebut, yang dihitamkan dengan alasan data pribadi. Universitas tersebut juga mengumumkan surel yang kemudian dikirim stafnya kepada Horus, dengan judul “protes pro-Palestina”, yang meminta enam kelompok hak-hak hewan untuk dimasukkan.
Juru bicara Universitas Bristol menyatakan bahwa firma tersebut mengumpulkan “informasi yang tersedia untuk publik mengenai aktivitas protes oleh kelompok mana pun di kota yang berpotensi memengaruhi keamanan komunitas universitas kami”. Mereka menambahkan, “Hal ini membantu kami mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang di mana staf keamanan kami mungkin diperlukan untuk memberikan dukungan dan apakah informasi perlu disampaikan kepada mahasiswa dan staf.”
Sebuah laporan oleh European Legal Support Centre yang diterbitkan pada Februari tahun ini menemukan bahwa akademisi dan mahasiswa lebih mungkin menghadapi represi atas pandangan pro-Palestina mereka dibandingkan kelompok lain di Britania Raya.
Gina Romero, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berkumpul secara Damai dan Berasosiasi, menyatakan bahwa pengawasan “mengganggu” oleh Horus ini telah berkontribusi pada “keadaan teror” yang disaksikannya di kalangan aktivis mahasiswa Inggris.
Dia berkata, “Sebagian besar mahasiswa yang saya hubungi mengalami trauma psikologis, kelelahan mental, dan kelelahan […] banyak dari mereka meninggalkan aktivisme sama sekali.”
Kolonel Collins dari Horus, yang kerap menjadi komentator media, ditanya oleh surat kabar Belfast News Letter pada Januari 2024 mengapa konflik Israel-Gaza memicu protes yang begitu luas dibandingkan perang lainnya.
Pada saat itu, Afrika Selatan baru saja mengajukan kasusnya ke International Court of Justice (ICJ), menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, di mana jumlah korban tewas telah mencapai sekitar 20.000 orang menurut angka dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang sejak itu diterima sebagai “secara umum akurat” oleh Israel. Angka tersebut saat ini berada di atas 70.000.
Namai, mantan prajurit SAS yang berasal dari Irlandia Utara ini memiliki pandangan berbeda.
“Apa yang kita lihat sebenarnya adalah kampanye media yang diatur Rusia/Iran yang dengan sukarela ditelan oleh Barat,” katanya kepada News Letter.
Dua bulan sebelumnya, dia telah mengatakan kepada koran Express bahwa para pengunjuk rasa pro-Palestina yang “bertingkah buruk” harus “menghadapi konsekuensi penuh hukum … dan orang-orang yang bukan dari negara ini harus dideportasi hingga mereka tidak bisa kembali.”
Artikel ini diproduksi sebagai bagian dari The Bertha Challenge Fellowship. Pelaporan tambahan oleh Zac Larkham dan Joe Creffield.