loading…
Candra Fajri Ananda, Wakil Ketua Badan Supervisi OJK. Foto/Dok. SindoNews
Candra Fajri Ananda
Wakil Ketua Badan Supervisi OJK
Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) memberikan sinyal kuat tentang pentingnya efisiensi belanja pegawai. Ini adalah bagian dari reformasi fiskal daerah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang untuk diterapkan bertahap hingga 2027. Tujuannya untuk menyeimbangkan struktur anggaran yang selama ini cenderung didominasi belanja rutin. Efisiensi belanja pegawai bukan hanya soal pengurangan. Ini adalah upaya untuk merasionalisasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya aparatur supaya lebih produktif dan berorientasi pada kinerja.
Dalam pelaksanaannya, efisiensi belanja pegawai harus dipahami sebagai proses rasionalisasi yang terencana dan menyeluruh. Bukan sekedar mengurangi jumlah pegawai atau memangkas anggaran secara proporsional. Upaya ini dilakukan dengan berbagai pendekatan strategis, seperti restrukturisasi organisasi, meningkatkan produktivitas aparatur, digitalisasi layanan publik, serta menerapkan penganggaran berbasis kinerja.
Dengan pendekatan ini, belanja pegawai tetap dijaga pada tingkat yang cukup, tetapi lebih efektif dalam menghasilkan kinerja dan kualitas layanan publik. Prinsip *value for money* menjadi landasan utama. Tujuannya untuk memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal dan berkontribusi nyata untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Sejalan dengan kebijakan itu, diharapkan terjadi perubahan komposisi belanja daerah. Porsi belanja modal harus meningkat. Prioritas diarahkan ke pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, air bersih, pengelolaan sampah, pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
Infrastruktur ini punya peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini bisa meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Jadi, dengan komposisi anggaran yang lebih seimbang antara belanja rutin dan modal, pemerintah daerah diharapkan bisa menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar. Hal ini juga bisa memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Secara empiris, peningkatan belanja modal terbukti berkaitan positif dengan penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi di infrastruktur tidak hanya menciptakan efek langsung lewat penyerapan tenaga kerja saat pembangunan. Tetapi juga menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) yang mendorong aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, implementasi efisiensi belanja pegawai yang diikuti penguatan belanja modal merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
**Dominasi Belanja Pegawai Daerah**
Kondisi struktur belanja daerah saat ini menunjukkan tekanan serius pada komposisi anggaran. Proporsi belanja pegawai yang tinggi sudah melewati batas ideal dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Data DJPK Kemenkeu RI menunjukan bahwa pada tahun 2026, belanja pegawai di Jawa Timur mencapai 37,51% dari total belanja daerah. Nilainya sekitar Rp49,81 triliun.