Bank Sentral Libya menyatakan negara itu ‘mampu mengatasi perbedaan-perbedaannya’ lewat kesepakatan anggaran yang langka.
Ditayangkan Pada 11 Apr 202611 Apr 2026
Dua badan legislatif yang bersaing di Libya telah menyetujui anggaran negara yang unifikasi untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Ini merupakan momen kerja sama yang jarang terjadi di negara yang terpecah belah oleh konflik bertahun-tahun.
Bank Sentral Libya mengonfirmasi pada Sabtu bahwa kedua kamar legislatif telah mengesahkan anggaran tersebut. Langkah ini digambarkan sebagai sebuah kemajuan menuju pemulihan stabilitas keuangan setelah pembelahan yang berkepanjangan.
Rekomendasi Cerita
list of 3 items
end of list
Gubernur Naji Issa menyatakan kesepakatan ini menunjukkan negara tersebut dapat mengatasi perpecahan internal.
“Ini adalah pernyataan jelas bahwa Libya mampu mengatasi perbedaan-perbedaannya ketika sebuah visi terpadu untuk masa depannya ditempa,” ujarnya dalam sebuah upacara penandatanganan di Tripoli.
Libya tetap terbelah sejak perang saudara 2014, yang melahirkan pemerintahan-pemerintahan saingan di timur dan barat. Terakhir kali negara ini beroperasi di bawah satu anggaran nasional tunggal adalah pada tahun 2013.
Kesepakatan ini mempertemukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berbasis di timur dan Dewan Tinggi Negara yang berbasis di Tripoli, dua lembaga yang telah lama bersaing memperebutkan otoritas.
Perwakilan dari kedua belah pihak menandatangani perjanjian di ibu kota, tempat Pemerintah Kesatuan Nasional yang diakui internasional bermarkas di bawah Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.
Meski ada terobosan ini, perpecahan politik tetap mengakar. Di wilayah timur, pasukan yang loyal kepada Khalifa Haftar tetap mengendalikan sebagian besar wilayah negara, termasuk kawasan penghasil minyak kunci.
Lembaga yang menyebut dirinya sebagai Angkatan Bersenjata Nasional Libya ini mendominasi terminal ekspor utama di sepanjang pesisir timur laut, serta ladang-ladang minyak signifikan di selatan dan tenggara.
Waktu dari kesepakatan ini menggarisbawahi makin pentingnya Libya di pasar energi global. Permintaan akan minyak mentahnya meningkat di tengah gangguan-gangguan yang terkait dengan perang Israel-AS terhadap Iran dan blokade di Selat Hormuz.
Posisi geografis Libya menawarkan keunggulan kritis. Pengiriman minyak dari pelabuhannya mencapai kilang-kilang Eropa dengan cepat dan menghindari risiko yang terkait dengan rute Teluk, termasuk pengawalan militer dan biaya asuransi yang tinggi.
Minyak mentahnya yang ringan dan berkualitas tinggi juga memenuhi kebutuhan para penyuling di Eropa yang menghadapi tantangan pasokan yang berlanjut.
Upaya-upaya sebelumnya untuk menstabilkan sektor energi Libya lebih mengandalkan pengaturan informal ketimbang kesepakatan kelembagaan. Pada 2022, selama periode krisis energi lain yang dipicu perang di Ukraina, tokoh-tokoh kunci dari faksi-faksi saingan membuat kesepakatan untuk menjaga aliran minyak.
Kesepakatan anggaran baru ini menandai pergeseran menuju kerja sama yang lebih formal, sekalipun fragmentasi politik Libya masih berlanjut.