Rabu, 8 April 2026 – 07:00 WIB
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memberikan pernyataan keras tentang Iran dalam konferensi pers terbarunya pada Senin, 6 April waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Trump menyatakan bahwa menargetkan infrastruktur Iran adalah tindakan yang dia anggap sah.
Ia juga menyebut pejabat dan warga Iran sebagai ‘binatang’ saat menjawab pertanyaan apakah serangan seperti itu bisa disebut kejahatan perang.
“Karena mereka binatang,” jawab Trump ketika ditanya bagaimana serangan terhadap infrastruktur Iran tidak dianggap sebagai kejahatan perang, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu 8 April 2026.
Ia juga menyebut bahwa kejahatan perang yang sebenarnya adalah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
“Kamu tahu apa itu kejahatan perang? Kejahatan perang adalah membiarkan Iran punya senjata nuklir,” kata dia kepada wartawan di Gedung Putih.
Trump juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah Iran dan memperingatkan bahwa negara itu akan membayar harga yang sangat mahal.
Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa rakyat Iran justru merasa “gelisah” jika tidak mendengar suara bom.
“Mereka ingin mendengar bom karena mereka menginginkan kebebasan,” ujarnya.
Membinasakan peradaban Iran
Tidak berhenti di situ, melansir The Washington Post, Trump juga kembali memperingatkan Iran untuk mencapai kesepakatan sebelum batas waktu yang dia tetapkan pada Selasa, 7 April 2026. Dia mengatakan seluruh peradaban akan mati malam ini jika kesepakatan tidak tercapai untuk mengakhiri konflik.
“Sebuah peradaban utuh akan musnah malam ini, dan tidak akan pernah bisa kembali lagi,” tulis Trump di Truth Social, platform media sosial miliknya.
Namun, pernyataan Trump tetap membuka kemungkinan jalan keluar, dengan mengatakan bahwa mungkin sesuatu yang revolusioner dan luar biasa dapat terjadi.
“Saya tidak ingin itu terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi,” kata dia.
Pernyataan yang terkesan tanpa batas ini membuat para pakar hukum dan mantan pejabat militer khawatir. Mereka menilai ancaman presiden untuk menyerang infrastruktur sipil secara luas – yang hampir tidak ada pengecualian – dapat merusak tujuan Amerika Serikat di Iran sekaligus menimbulkan risiko hukum bagi pimpinan militer.
“Saya khawatir gaya bicara presiden yang berlebihan ini menempatkan para komandan operasional dalam posisi yang sangat sulit. Mereka paham bahwa tidak bisa begitu saja menarik garis melingkari sebuah negara lalu menyatakan seluruh jaringan listriknya sebagai target sah,” kata mantan pakar hukum perang Angkatan Darat AS di Irak pada 2004–2005, Geoffrey Corn.