Gubernur California Gavin Newsom pada hari Senin menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan perusahaan-perusahaan AI yang berbisnis dengan negara bagian untuk menerapkan pedoman keamanan dan privasi.
Perintah tersebut (PDF) dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan yang berkontrak dengan negara bagian mematuhi standar ketat dan mengembangkan kebijakan yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan teknologi mereka sekaligus melindungi keamanan dan privasi konsumen, menurut keterangan kantor Newsom.
“California memimpin dalam bidang AI, dan kami akan menggunakan semua alat yang kami miliki untuk memastikan perusahaan melindungi hak masyarakat, bukan mengeksploitasi mereka atau membahayakan mereka,” ujar Newsom dalam sebuah pernyataan. “Sementara pihak lain di Washington merancang kebijakan dan membuat kontrak dalam bayang-bayang penyalahgunaan, kami fokus untuk melakukan ini dengan cara yang benar.”
Perintah eksekutif ini muncul di saat pemerintahan Trump bersikukuh bahwa pemerintah federal yang seharusnya bertanggung jawab mengatur industri AI. Mereka berpendapat bahwa mewajibkan perusahaan AI mematuhi 50 set undang-undang negara bagian yang berbeda akan menghalangi AS untuk “menang” dalam perlombaan global di bidang AI.
Gedung Putih baru-baru ini merilis sebuah kerangka kebijakan baru untuk mengatur AI generatif yang berfokus pada beberapa kekhawatiran terbesar masyarakat mengenai AI: hilangnya lapangan kerja, kekacauan hak cipta bagi kreator, infrastruktur yang meluas dengan cepat seperti pusat data, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Namun, para kritikus menyatakan bahwa kerangka ini belum memadai untuk mengatur industri AI yang berkembang pesat.
Beberapa negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang menjadikan pembuatan gambar seksual seseorang tanpa persetujuan mereka sebagai kejahatan. Sementara itu, negara bagian lain memberlakukan pembatasan bagi perusahaan asuransi dalam menggunakan AI untuk menyetujui atau menolak klaim perawatan kesehatan. Perusahaan-perusahaan, termasuk Google, Meta, OpenAI, dan Andreessen Horowitz, telah menyerukan adanya standar AI nasional daripada harus berurusan dengan litigasi di 50 negara bagian.