Minggu, 29 Maret 2026 – 23:06 WIB
Jakarta, VIVA – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk pascabencana di Sumatra telah menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk membantu para penyintas bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan laporan per tanggal 29 Maret, dari total target 62.990 orang, sebanyak 54.585 orang sudah menerima bantuan. Total dana yang telah disalurkan mencapai Rp272,726 miliar.
Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi, yaitu menjangkau 42.540 penerima dengan nilai bantuan Rp203,696 miliar. Di Sumatera Utara, bantuan telah diterima oleh 10.235 orang dengan total Rp53,759 miliar. Sementara itu, di Sumatera Barat bantuan menjangkau 1.794 orang dengan nilai Rp15,044 miliar.
Bantuan jadup ini diberikan sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan. Penyalurannya dilakukan setelah proses validasi data oleh pemerintah daerah, lalu disalurkan lewat PT Pos Indonesia.
Program jadup ini adalah bagian dari skema bantuan pascabencana untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat terdampak, sekaligus membantu memulihkan daya beli mereka yang terdampak bencana.
Selain jadup, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) dan Bantuan Isi Hunian (BIH) yang telah menjangkau 35.780 penyintas. Total bantuannya mencapai Rp107,340 miliar.
Tidak hanya itu, Satgas PRR juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi korban yang tidak tinggal di hunian sementara. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, atau total Rp1,8 juta per keluarga.
Hingga saat ini, penyaluran DTH sudah mencapai 100 persen untuk 14.021 penerima di ketiga provinsi tersebut. Rinciannya, Aceh sebanyak 8.099 penerima, Sumatera Utara 4.162 penerima, dan Sumatera Barat 1.760 penerima.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa kecepatan penyaluran bantuan sangat tergantung pada kelengkapan data dari pemerintah daerah.
"Semakin cepat kami terima datanya, semakin cepat BPS bisa melakukan verifikasi di lapangan. Setelah itu, BNPB juga bisa lebih cepat bergerak," kata Tito dalam acara penyerahan hunian tetap di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat dan melengkapi pendataan para penyintas. Hal ini agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan lebih cepat lagi. (LAN)