Pada hari Kamis, wakil Amerika Serikat Max Miller (R-OH) dan Steven Horsford (D-NV) merilis rancangan undang-undang dengan judul “Digital Asset Protection, Accountability, Regulation, Innovation, Taxation, and Yields Act” (Undang-Undang PARITY Aset Digital). RUU ini bertujuan untuk memperjelas peraturan pajak terkait aset digital.
Kejelasan Pajak Baru: RUU PARITY Aset Digital ingin menyempurnakan Kode Pajak Internal tahun 1986 dengan ketentuan yang menjelaskan penerapan hukum pajak AS pada aset digital. Beberapa poin pentingnya adalah:
Perlakuan Stablecoin: Rancangan undang-undang PARITY bertujuan menghapuskan keuntungan atau kerugian dari transaksi stablecoin yang diatur, asal harga per stablecoin tidak menyimpang lebih dari 1% dari patokan dolar.
Pelabuhan Aman Asing: PARITY akan memperluas ketentuan ‘safe harbor’ yang ada untuk investor asing ke aset digital, menjelaskan bahwa perdagangan aset digital dalam akun AS milik investor asing tidak kena pajak jurisdiksi AS.
Perlakuan Peminjaman: PARITY akan menjelaskan bahwa wajib pajak tidak perlu mengakui keuntungan atau kerugian modal saat mentransfer aset digital dalam perjanjian pinjam-meminjam, perlakuan yang sama seperti pada sekuritas.
Perlakuan Wash Trading: PARITY akan memperluas larangan wash trading (yang saat ini hanya untuk “saham atau sekuritas”) ke semua jenis aset digital.
Perlakuan Pajak Staking: PARITY akan memungkinkan “pelaku staking pasif” untuk menunda konsekuensi pajak dari pendapatan yang diperoleh dari staking aset digital.
Oposisi Terbuka: Bitcoin Policy Institute (BPI) menentang ketentuan pajak staking dalam PARITY. Mereka klaim bahwa RUU ini memihak jaringan crypto proof-of-stake karena tidak menjaga netralitas teknologi dalam regulasinya terhadap jaringan proof-of-work seperti Bitcoin.
Meski kekecewaan BPI dapat dimengerti, perlu dicatat perbedaan kunci: staking membutuhkan validator untuk mengunci modal dalam bentuk aset digital, sedangkan PoW tidak. Perbedaan ini mungkin menjelaskan alasan yang tidak jelas untuk perlakuan berbeda oleh PARITY.