Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan work-from-home (WFH) sebelum akhir Maret nanti.
“Kebijakan WFH ini akan diumumkan sebelum akhir bulan (Maret),” kata Hartarto pada Jumat.
Kebijakan ini direncanakan sebagai upaya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.
Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa skema WFH rencananya berlaku satu hari per minggu untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sementara untuk sektor swasta, kebijakannya akan berupa imbauan.
Namun, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti untuk pengumuman kebijakan tersebut.
“Kira-kira minggu ini,” ujarnya.
Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan kebijakan WFH satu hari per minggu, yaitu setiap hari Jumat. Langkah ini disiapkan menanggapi kenaikan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan di Timur Tengah.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan mengenai kebijakan WFH telah final dan akan segera diumumkan oleh pemerintah.
“Sudah diputuskan, nanti akan diumumkan, bukan oleh saya, tapi oleh Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Sadewa.
Sadewa menilai dampak kebijakan WFH tidak hanya dilihat dari sisi penghematan energi, tapi juga dari dorongannya terhadap aktivitas ekonomi.
“Karena aktivitas ekonomi akan meningkat, usaha akan berkembang pesat, konsumsi naik. Namun, jika penerimaan pajak juga ikut meningkat, sejalan dengan itu, maka akan ada manfaatnya,” tandasnya.
Berita terkait: Indonesia rencanakan WFH untuk tekan penggunaan BBM saat harga minyak melonjak
Berita terkait: Indonesia pertimbangkan WFH untuk kurangi pemakaian BBM di tengah risiko kenaikan harga minyak
Berita terkait: Prabowo usul penghematan BBM, pertimbangkan WFH di tengah krisis Timur Tengah
Penerjemah: Bayu, Kenzu
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026